Indeks Dpr Ri

Simak petisi penolakan RKUHAP yang baru saja disahkan dan berlaku menjadi UU pada 2026. Cek pula tautan tanda tangan petisi tersebut.

Syahrul Aidi Maazat diharapkan mampu memperkuat kapasitas BKSAP dalam merespons beragam isu internasional yang menjadi perhatian dunia.

Puan Maharani mengingatkan agar Adies Kadir dan Uya Kuya harus lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertutur kata.

Supratman mengklaim pembahasan RUU KUHAP melibatkan partisipasi publik.

Supratman memandang penyadapan di bidang intelijen tidak perlu diatur dalam UU.

Beleid yang diketok langsung Ketua DPR RI, Puan Maharani itu berlaku pada 2 Januari 2026.

Cucun mengatakan RUU KUHAP akan disahkan melalui Rapat Paripurna (Rapur) hari ini.

Cucun berdalih apa yang disampaikannya terkait MBG sebagai bentuk imbauan soal dampak dari penghilangan nomenlaktur ahli gizi.

Simak jadwal pengesahan RUU KUHAP yang menuai pro-kontra di masyarakat. Ketahui pula, apa saja kontroversi dari RUU tersebut jelang pengesahan.

Gunhar mendorong RUU Migas baru segera disusun dan ditetapkan untuk menggenjot kinerja Pertamina.

Tim khusus tersebut harus melibatkan tenaga profesional seperti psikolog guna membantu pemulihan kondisi korban, dan merangkai kajian pencegahan bullying.

Meski begitu, Habiburokhman menyebut banyak poin penting yang sudah disepakati dan sudah dimaksimalkan di RUU KUHAP.

Habiburokhman mengatakan panja ini akan menjadi wadah untuk mengawal berbagai persoalan di tiga institusi penegak hukum tersebut.

Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk membuat atau merevisi undang-undang demi melindungi ojol, konten kreator, atau pekerjaan gig lainnya.

Alasan pengamatan hakim bisa menjadi alat bukti lantaran adanya kesulitan dalam menemukan alat bukti yang cukup di beberapa kasus pidana.

Keponakan Prabowo itu sebelumnya mengajukan pengunduran dirinya dari kursi anggota DPR RI, namun MKD DPR RI menolak.

Dalam pandangan mini, semua fraksi menyetujui RUU KUHAP dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Komisi XI DPR juga setujui penerimaan anggaran operasional Anggaran Tahunan BI (ATBI) 2026 sebesar Rp36,91 triliun.

Ketentuan penyidik bisa menyita barang tanpa izin Ketua PN tertuang dalam Pasal 112A Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan, penghapusan pasal ini dikarenakan ketentuan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Polri.