Demokrat menyoroti penghapusan kewajiban alokasi anggaran di bidang kesehatan minimal 5 persen yang ditetapkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kemenkes mengklaim telah menampung partisipasi publik terkait RUU Kesehatan melalui daring dan luring lebih dari 115 kali dengan dihadiri 72 ribu peserta.
Puan mendorong semua pihak untuk taat pada konstitusi dengan menerima putusan dari MK yang tetap meminta pemilu dilaksanakan secara proporsional terbuka.
Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menilai perbedaan pandangan di DPR saat ada gugatan undang-undang semestinya tak terjadi, karena posisinya sebagai perumus.
Komnas Perempuan memberikan pendampingan hukum terhadap M, korban dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan anggota DPR RI Bukhori Yusuf.