Indeks Dpr Ri

Wamenkum mengaku, pembahasan RUU KUHAP mengakomodir 40 poin masukan publik terkait RUU KUHAP dan sebagian besar diakomodasi.

Nasir menilai, pengusutan itu tak akan sulit apabila dilakukan dengan kemauan kuat, termasuk bila menemukan fakta-fakta baru terkait kasus kerangka itu.

Yahya menyebut kasus tersebut terjadi di Grobogan dan Brebes, Jawa Tengah serta menyampaikan kepada BGN saat rapat dengar pendapat, Rabu (12/11/2025).

Hetifah memandang, sekolah semestinya menjadi tempat yang aman, nyaman, serta dapat membentuk karakter positif bagi siswa, bukan melahirkan trauma.

Politikus PKB itu mengimbau bagi siapapun, baik publik figur, artis, hingga politisi, agar lebih bijak dalam bertutur kata, apalagi menyinggung budaya.

Mendag dinilai hanya melihat rapat dengan Komisi VI dan KARS sebagai urusan teknis saja.

Saat ini pelaku peledakan SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara itu, tengah menjalani tindakan operasi akibat luka yang dideritanya.

Sudjatmiko pun berkaca pada pengalaman penyelenggaraan haji 2025 yang mengalami keterlambatan keberangkatan hingga 19 jam.

Menurut Puan, partisipasi bermakna dari masyarakat sangat penting untuk mendukung pembahasan RUU tersebut agar tidak tumpang-tindih.

Dasco mengatakan dana reses anggota dewan berkurang menjadi Rp500 juta dari semula Rp702 juta usai MKD pangkas titik reses.

Simak hasil lengkap putusan MKD DPR RI terkait Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Adies Kadir, dan Uya Kuya terkait hukuman nonaktif.

MKD DPR RI mengambil keputusan tersebut atas inisiatif sidang pribadi setelah melihat persoalan dana reses sensitif di mata publik.

MKD menilai, penjarahan terjadi tidak lepas dari akibat berita bohong usai para anggota DPR menyampaikan pernyataan yang tidak tepat ke publik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan ahli, MKD melihat Adies tak terbukti memiliki niat untuk merendahkan pihak manapun, apalagi sudah mengklarifikasi.

Uya Kuya menyebut putusan MKD profesional dan akan belajar dari kesalahannya usai dilaporkan ke MKD akibat berjoget saat sidang tahunan DPR/MPR 2025.

Tirto tak menjumpai adanya sumber resmi maupun laporan kredibel yang mengonfirmasi klaim.

AKSI menilai apabila program MBG melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perputaran ekonomi juga bisa dirasakan oleh desa.

Dari sisi sistem hukum, regulasi yang ada belum menjamin kesetaraan gender di DPR secara operasional.

Puan menyebut putusan MK akan menjadi atensi oleh DPR dan akan dibahas di komisi DPR RI yang relevan untuk membahas putusan MK itu.

DPR RI sebagai pihak legislatif akan menghargai proses hukum yang dihadapi Gubernur Riau, Abdul Wahid.