Indeks Dpr Ri

Mulyanto mengatakan Pertamina perlu menyusun program pemeliharaan yang konsisten agar tak terjadi lagi kebakaran di area kilang atau depo.

KASBI dalam waktu dekat akan aksi mogok bila DPR tidak menghiraukan permintaan penolakan pengesahan Perppu Ciptaker.

Sampai Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 berakhir, Perppu Ciptaker belum mendapat persetujuan DPR sehingga harus segera dicabut.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amalia mengingatkan Menteri BUMN Erick Thohir agar tak lupa dengan tugas utamanya membantu presiden.

Biaya haji 2023 yang ditanggung oleh jemaah disepakati sebesar Rp49,8 juta. Biaya tersebut meliputi biaya penerbangan, biaya hidup & paket layanan masyair.

Kemenag dan DPR juga menyepakati bahwa jemaah haji lunas tunda tahun 2020 tidak lagi dibebankan tambahan biaya.

Dalam usulan terbaru tersebut, hanya nilai manfaat yang alami penurunan sebesar Rp40.237.937 (44,7%) dari usulan sebelumnya Rp40.211.298.

Kemenag dan DPR belum temui kata sepakat soal biaya haji. Rapat penentuan biaya haji tersebut pun ditunda hingga esok (15/2/2023).

Muhadjir menegaskan pemerintah akan berusaha agar kesepakatan biaya haji bisa menemui jalan tengah.

Jika status darurat sipil diterapkan di Papua maka negara berpotensi melakukan pelanggaran HAM karena kepemilikan wewenang yang semakin besar.

Penentuan nasib Perppu Ciptaker kini berada di DPR untuk disetujui menjadi UU atau justru ditolak.

Jokowi memerintahkan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly dan Menaker Ida Fauziyah untuk mengebut pengesahan RUU Perlindungan PRT.

Cara menghitung suara agar dapat kursi dan terpilih jadi anggota DPR RI di Pemilu 2024.

DPR dinilai hanya mementingkan kepentingan fraksi atau partai politik, tanpa banyak memikirkan urusan masyarakat.

DPR akan mempelajari isi Perppu Cipta Kerja seusai masa reses. DPR berwenang menerima atau menolak aturan hukum tersebut.

Kecuali PDIP, fraksi-fraksi di DPR RI yang ikut teken merasa resah bila sistem pemilu harus berubah dari proporsional terbuka menjadi tertutup.

Feri sebut percuma aturan konstitusi telah dibuat sedemikian rupa, tapi parpol tak mengimplementasikan dalam kebijakan internal partai.

DPR memiliki hak untuk menyetujui atau tidak Perppu Cipta Kerja yang dikeluarkan Presiden Jokowi.

Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha meminta DPR segera kembali dari reses dan meninjau opsi pemakzulan atas terbitnya Perppu Cipta Kerja.