Indeks Dpr Ri

Dahnil menegaskan bahwa angka potensi kebocoran haji mencapai Rp5 triliun sebagai potential loss seperti perdagangan kuota haji.

Aprozi berharap BPIH per jamaah bisa turun lagi pada tahun 2025 ini tanpa mengurangi kualitas layanan.

Ia menyoroti maraknya penjualan pakaian bekas di pasar tradisional hingga platform daring (online shop), yang menjadi tantangan serius bagi produsen lokal.

Indra yang berstatus tersangka di kasus dugaan korupsi pengadaan rumah dewan disebut akan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dalam perkara ini.

Rivqy mengingatkan praktik tersebut berpotensi menyalahi UU Perlindungan Konsumen, terutama hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar.

Khozin pun mempertanyakan kinerja Pemda terkait ratusan triliunan dana itu yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat justru hanya terparkir di bank.

Muncul wacana pengalihan status PPPK menjadi PNS seiring dengan pembahasan revisi UU ASN. Benarkah kabar tersebut? Simak selengkapnya.

Petisi penolakan terkait pengalihan status PPPK dan PNS muncul, apa isinya? Simak wacana pengalihan status PPPK jadi PNS oleh DPR melalui RUU ASN.

Sidang MKD terhadap Uya Kuya dkk akan digelar secara terbuka mulai 29 Oktober 2025.

Dede Yusuf pun mengimbau bahwa seluruh penggunaan anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) harus dipertanggungjawabkan, termasuk yang dilakukan KPU.

Bob menilai, perpanjangan diperlukan mengingat Aceh memiliki kekhususan yang perlu diperjuangkan dalam konteks regulasi atau perundang-undangan.

DPP PAN masih menunggu instruksi lanjutan dari Ketum PAN, Zulkifli Hasan dan pimpinan Fraksi PAN DPR RI.

Lalu menilai, pelatih baru pengganti Kluivert harus bisa membawa Indonesia memenangkan Piala Asia, dan lolos Piala Dunia 2030.

Mardani menegaskan, keputusan MK mengembalikan semangat pemisahan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Ratna menyoroti sejumlah PSN yang belum berjalan signifikan seperti pembangunan kilang minyak, pabrik etanol, hingga program energi hijau.

Perbaikan dan rehabilitasi di Gaza bisa segera dilaksanakan dan kehidupan dapat berjalan dengan normal bila perjanjian damai terwujud.

Dave pun menekankan, pasukan yang dikirim lintas-wilayah harus mengetahui tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas.

Dede mencontohkan ketidaknetralan ASN saat Pilpres menjadi bukti bahwa memang adanya keberpihakan politik ASN kepada calon tertentu dan butuh pengawasan.

Cucun pun mendesak agar Trans7 diberi sanksi berdasarkan hasil audit yang dilakukan antara Komdigi dan KPI terkait tayangan yang menyinggung pesantren.

Utut menyoroti masih adanya kendala teknis dalam pelaksanaan program yang ada, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).