Indeks Dpr

DPR Pastikan Revisi UU ITE Selesai Juni 2016
Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), TB. Hasanudin mengatakan Komisi I DPR memastikan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan selesai pada Juni 2016 atau di Masa Sidang Kelima Tahun Sidang 2015-2016.

Pemerintah Resmi Ajukan RUU Pengampunan Pajak ke DPR
Pemerintah secara resmi mengajukan RUU Pengampunan Pajak kepada Komisi XI DPR RI untuk segera dilakukan pembahasan. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai upaya mengembalikan dana dari luar negeri serta meningkatkan penerimaan pajak negara.

Anggota Pansus Revisi UU Terorisme Telah Ditetapkan
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang digelar pada Selasa telah menghasilkan susunan dan keanggotan Panitia Khusus (Pansus) revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Fahri Hamzah Masih Hadiri Sidang DPR
Meskipun telah dipecat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan bakal dicopot dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun Fahri Hamzah tetap menghadiri Sidang Paripurna ke-24 DPR. Padahal, pihak PKS sudah mengirimkan surat keputusan terkait pencopotan Fahri Hamzah dari posisi Wakil Ketua DPR kepada pimpinan parlemen.

F-PKS DPR Rotasi Alat Kelengkapan Dewan
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) berencana merotasi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di parlemen. Kebijakan ini dilakukan menyusul pencopotan Fahri Hamzah dari jabatan Wakil Ketua DPR seiring pemecatan politikus asal Sumbawa itu dari semua jenjang kepartaian PKS.
DPR: Ledia Hanifa Layak Gantikan Fahri Hamzah
Sosok Ledia Hanifa Amaliah memang belum sepopuler Fahri Hamzah. Namun, perempuan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dinilai layak menggantikan Fahri Hamzah yang bakal segera dicopot dari posisinya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

PKS Berhak Copot Fahri Hamzah dari DPR
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menyatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhak mencopot Fahri Hamzah dari parlemen, termasuk mengganti posisinya sebagai Wakil Ketua DPR dengan kader PKS lainnya.

Fahri Hamzah Ogah Lepas Posisi Wakil Ketua DPR
Fahri Hamzah tampaknya tidak mau menyerah begitu saja setelah dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Politisi asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), ini ogah melepas posisinya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ledia Hanifa Amaliah Gantikan Fahri Hamzah di DPR
Ketua Departemen Bidang Hukum PKS, Zainudin Paru mengatakan rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS telah memutuskan Ledia Hanifa Amaliah sebagai pengganti Fahri Hamzah menjadi Wakil Ketua DPR dalam rapat yang dipimpin Ketua Majelis Syuro PKS Salim Assegaf Al Jufrie.

Fahri Hamzah Dipecat, PKS Siapkan Pengganti
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menemukan sosok pengganti Fahri Hamzah yang telah dipecat untuk duduk di posisi sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

DPR Belum Terima Surat Pemecatan Fahri Hamzah dari PKS
Pihak DPR RI mengaku belum menerima surat keputusan pemberhentian Fahri Hamzah dari DPP PKS. Tanpa surat tersebut, DPR belum mengambil keputusan mengenai status Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

DPR Didesak Seriusi Kasus Siyono
Menyusul kematian terduga teroris Siyono yang tewas tanpa melalui proses hukum, Indonesia Corruption Watch mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat membentuk panitia khusus untuk mengevaluasi kinerja Detasemen Khusus 88 Antiteror.

DPR Dukung Pemberantasan Narkoba di Aceh
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung penuh upaya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memberantas narkoba di wilayah Aceh. Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Komisi III DPR, Muhammad Nasir Djamil, setelah sebelumnya Kapolri Jenderal Badrodin Haiti datang langsung ke Serambi Mekah.

NasDem Sarankan DPR Tunda Bangun Perpustakaan
Partai Nasional Demokrat melalui fraksinya di Dewan Perwakilan Rakyat menyarankan agar rencana pembangunan perpustakaan DPR ditunda pelaksanaannya mengingat kondisi keuangan negara.

Pengamat: Banyak Politisi Indonesia Hanya Mengadu Nasib
Ahmad Atang, Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang mengatakan banyak politisi yang berjuang menjadi anggota DPR, hanya mengadu nasib di jalur politik. Bukan untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Masuk tirto.id









