Indeks Dpr

Presiden Jokowi sangat mengharapkan agar pembahasan revisi UU Pilkada bukan dilakukan hanya untuk menutupi kesalahan yang telah ada.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan mengapresiasi langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam rapat paripurna.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam disepakati untuk disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan baru 62,5 persen dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Artinya ada 37,5 persen atau sekitar 210 anggota Dewan belum serahkan LHKPN, termasuk Ketua DPR RI Ade Komaruddin.

Komitmen Indonesia, sebagai anggota dari Organisasi Konferensi Islam, untuk memboikot produk-produk Israel masih menyisakan tanya, tidak hanya bagi masyarakat tapi juga kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terkait sejauh mana implementasi dari aksi tersebut akan dilakukan.

Masih lesunya industri film nasional menjadi alasan bagi Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dede Yusuf Effendi untuk mendorong pemerintah membangun bioskop level kedua di tingkat kabupaten sehingga usia peredaran film nasional dapat diperpanjang.

Sempat lepasnya terpidana kasus pembalakan liar dan pencucian uang, Labora Sitorus, dari pengawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Papua memantik reaksi keras dari Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo. Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini mengkritisi kinerja Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang dinilai belum memuaskan.

Untuk mengatasi krisis energi yang dapat mengancam Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan beberapa masalah yang menghambat eksplorasi energi panas bumi, terutama di Jawa Tengah.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mendukung wacana dihidupkannya kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) seperti zaman Orde Baru dulu. PKS menilai, GBHN masih relevan bahkan sangat penting untuk diberlakukan kembali saat ini.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia berharap Rancangan Undang-undang Perlindungan Nelayan yang masih dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat segera disahkan. KNTI berharap UU tersebut bisa menjawab masalah kelautan dan perikanan di Indonesia.

Seiring dengan terlambatnya proses pembahasan Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Dewan Perwakilan Rakyat, pembentukan pendirian otoritas pengumpul penerimaan pajak, yang diproyeksikan bernama “Badan Penerimaan Pajak,” juga harus diundur.

Partai Hati Nurani Rakyat setuju dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang memutuskan untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi Partai Hanura di Dewan Perwakilan Rakyat, Dadang Rusdiana.

Indonesian Corruption Watch menggalang dukungan publik untuk menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK. Hal tersebut ditandaskan oleh Koordinator ICW, Ade Irawan, usai menemui pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menyambut baik keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat menjadi Undang-Undang.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Saleh Partaonan Daulay, menyebut bahwa gerakan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) berpotensi mengancam keamanan dan ketertiban di masyarakat.