tirto.id - Dana anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diusulkan untuk ditingkatkan. Usulan tersebut ternyata mendapat sambutan positif dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia melalui Trimedya Pandjaitan selaku wakil ketua.
Menurut Trimedya Pandjaitan, Komisi III akan menyokong penuh upaya menaikkan anggaran untuk BNPT supaya kerja-kerja penanggulangan ancaman terorisme di Indonesia bisa dilakukan dengan lebih optimal dan maksimal.
"Komisi III DPR mendukung peningkatan anggaran prioritas untuk penuhi kebutuhan anggaran yang optimal," tandas Trimedya Pandjaitan di Jakarta, Senin (22/2/2016).
Tak hanya itu, anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga memberikan dukungan kepada BNPT untuk mengkoordinasikan kerjasama dengan beberapa institusi terkait tentang upaya penanggulangan terorisme.
"Institusi itu seperti BIN (Badan Intelijen Nasional), Kepolisian, TNI (Tentara Nasional Indonesia), Kementerian/Lembaga, dan masyarakat untuk mencegah penyebaran radikalisme yang mengarah pada terorisme," papar Trimedya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam), Luhut Pandjaitan, menyebut Densus 88 yang menjadi salah satu garda depan dalam usaha penanggulangan terorisme saat ini dalam kondisi menyedihkan karena kurang fasilitas.
“Rencana aksi nasional penanggulangan terorisme menjadi penting. Kondisi Densus 88 Anti-Teror saat ini menyedihkan karena fasilitasnya sangat memprihatinkan,” kata Luhut.
Ia melanjutkan, upaya-upaya yang bisa direalisasikan untuk meningkatkan kinerja Densus 88 antara lain penguatan struktur organisasi, perekrutan tambahan personel, dan penambahan anggaran, termasuk untuk memperbaharui teknologi.
“Soal Densus 88 ini saya sedih, nama besar tapi fasilitas memprihatinkan. Kita perlu dukungan untuk seleksi personel, sarana dan prasarana, serta penambahan anggaran. Penambahan anggaran akan kami lakukan. Kami minta dukungan DPR untuk memajukan teknologi,” tandasnya.
