tirto.id - Untuk mengatasi krisis energi yang dapat mengancam Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan beberapa masalah yang menghambat eksplorasi energi panas bumi, terutama di Jawa Tengah.
“Mohon Kementerian atau Dinas EDSM [Energi dan Sumber Daya Mineral] mempermudah perizinan eksplorasi energi panas bumi,” kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto saat melakukan kunjungan kerja di Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang, pada hari Kamis, (3/3/2016).
“Kita akan mengalami kedaruratan sumber energi dan menurut saya yang safety serta available itu adalah energi panas bumi. [Energi panas bumi] sesuai dengan letak geografis Indonesia yang dikelilingi banyak gunung berapi yang hasilkan panas bumi sangat tinggi,” lanjutnya.
Politikus Partai Demokrat itu mengatakan bahwa pemanfaatan energi panas bumi sebagai salah satu energi baru dan terbarukan di Indonesia baru sebesar lima persen.
Olah karena itu, selain menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada, pemerintah harus ikut mendorong peningkatan jumlah persentase pemanfaatan energi tersebut dengan memberikan anggaran lebih untuk kepentingan eksplorasi, kata Agus.
“Semua pihak harus mendorong pemanfaatan energi panas bumi. Meskipun biaya eksplorasi sangat tinggi, tapi jika sudah ketemu hasilnya luar biasa,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengakui jika Indonesia akan mengalami krisis energi pada 15-20 tahun ke depan karena potensi energi yang berasal dari fosil akan habis.
“Kita harus beralih ke pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang saat ini masih minim, dan pada 2025 harus bisa mencapai 23 persen,” ujarnya.
Yunus menjelaskan bahwa selain di Dataran Tinggi Dieng, Banjarnegara, pemanfaatan energi panas bumi juga akan dilakukan di kawasan Candi Gedongsongo, Semarang. “Kami akan melakukan eksplorasi energi panas bumi secara masif di daerah lain,” katanya.
