Indeks Agus Hermanto
Wakil Ketua DP Demokrat: Kasus Roy Suryo Bisa Coreng Nama Partai
Agus Hermanto meminta Roy Suryo agar segera menyelesaikan kasus ini dengan Kemenpora agar informasi yang beredar di publik semakin jelas dan tidak turut menyudutkan Demokrat.
Soal Pertemuan dengan PDIP, Agus Hermanto: Hanya Kunjungan Personal
Agus Hermanto tidak membicarakan urusan politik dalam pertemuan tersebut, termasuk mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono.
Demokrat Masih Kaji Koalisi di Pilkada Jawa Barat 2018
Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Demokrat Agus Hermanto menilai bahwa Partai Demokrat sedang menimbang dengan matang terkait dengan siapa pihaknya menjalin koalisi.
Demokrat dan Gerindra Tepis Isu Negatif Hubungan SBY-Prabowo
Agus Hermanto membantah hubungan Prabowo dan SBY cenderung renggang menyusul kabar SBY memecat Prabowo dari karir kemiliterannya.
DPR: Ledia Hanifa Layak Gantikan Fahri Hamzah
Sosok Ledia Hanifa Amaliah memang belum sepopuler Fahri Hamzah. Namun, perempuan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dinilai layak menggantikan Fahri Hamzah yang bakal segera dicopot dari posisinya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
PKS Berhak Copot Fahri Hamzah dari DPR
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menyatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhak mencopot Fahri Hamzah dari parlemen, termasuk mengganti posisinya sebagai Wakil Ketua DPR dengan kader PKS lainnya.
DPR Belum Terima Surat Pemecatan Fahri Hamzah dari PKS
Pihak DPR RI mengaku belum menerima surat keputusan pemberhentian Fahri Hamzah dari DPP PKS. Tanpa surat tersebut, DPR belum mengambil keputusan mengenai status Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
DPR Minta Pemerintah Permudah Izin Eksplorasi Panas Bumi di
Untuk mengatasi krisis energi yang dapat mengancam Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan beberapa masalah yang menghambat eksplorasi energi panas bumi, terutama di Jawa Tengah.
Ini Alasan Partai Demokrat Belum Sepakati Revisi UU KPK
Partai Demokrat hingga saat ini belum menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Lantas, apa alasan Partai Demokrat enggan menyetujui revisi UU KPK yang saat ini masih dibahas di tataran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu?