tirto.id - Komitmen Indonesia, sebagai anggota dari Organisasi Konferensi Islam (OKI), untuk memboikot produk-produk Israel masih menyisakan tanya, tidak hanya bagi masyarakat tapi juga kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terkait sejauh mana implementasi dari aksi tersebut akan dilakukan.
Salah satunya adalah Ketua Komisi I DPR Mahfuz Sidik yang meminta Presiden Joko Widodo untuk memperjelas pernyataannya terkait rencana tersebut apakah hanya sebatas seruan moral atau seruan politik.
Jika hal tersebut hanya merupakan aturan moral, maka aturan yang lebih rinci tidak diperlukan. Namun, jika hal itu merupakan kebijakan politik, maka harus ada Peraturan Presiden (PP) sehingga tidak menciptakan kebingungan di masyarakat, kata dia, di Jakarta, Selasa, (8/3/2016).
Pernyataan tersebut Mahfuz lontarkan karena saat ini alat pertahanan dan keamanan Indonesia masih menggunakan produk Israel, sehingga ketika seruan tersebut merupakan kebijakan politik maka batasan dari apa saja produk yang akan diboikot juga perlu juga diperjelas.
“Apakah boikot itu menyangkut produk-produk konsumsi atau juga produk pertahanan keamanan. Karena banyak alat penyadapan yang merupakan produk Israel di beberapa lembaga," katanya di Gedung Nusantara II.
Ia menambahkan bahwa beberapa radar yang digunakan di Indonesia merupakan produk Israel, meskipun membelinya dari beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat. “ Selama ini kita membeli radar dari Eropa dan Amerika Serikat dari produk Israel namun apakah itu berafiliasi dengan perusahaan Israel atau tidak,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pidato penutupan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI, di Jakarta, Senin, (7/3/2016), mengatakan bahwa OKI memiliki kepentingan untuk menguatkan tekanan kepada Israel, termasuk memboikot produk yang dihasilkannya di wilayah pendudukan.
Presiden mengatakan terdapat urgensi bagi OKI untuk meningkatkan dukungan terhadap Palestina, melalui sejumlah langkah-langkah konkret.
Jokowi juga meminta semua anggota OKI menguatkan dukungan politis untuk menghidupkan kembali proses perdamaian Palestina-Israel.
“Peninjauan kembali Quartet, dengan kemungkinan penambahan anggotanya. Indonesia siap untuk berpartisipasi dan mendukung mekanisme ini,” kata Jokowi.
