Daftar 9 Rencana Efisiensi Anggaran BGN Setelah Dipimpin Nanik

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S. Deyang menjadi Kepala BGN yang baru menggantikan Dadan Hindayana yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nanik mengadakan konferensi pers pertama usai penunjukan tersebut.

Dalam konferensi pers yang dilaksanakan pada Kamis (4/6/2026). di Kantor Pusat Badan Gizi Nasional, Nanik menyebut fokus utama BGN saat ini ada pada efisiensi anggaran. Ia menjelaskan beberapa langkah yang akan mulai dilaksanakan BGN untuk menunjang fokus utama tersebut.

Rangkuman Pernyataan Nanik Deyang soal Perubahan di BGN

Berikut rangkuman pernyataan Kepala BGN yang baru Nanik S. Deyang dalam konferensi pers kemarin:

1. Efisiensi anggaran MBG dari pagu Rp268 Triliun

Nanik menegaskan pemerintah ingin menurunkan anggaran MBG dari sekitar Rp268 triliun melalui efisiensi, namun tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat.

Fokus utama kebijakan ini adalah menekan pemborosan anggaran di berbagai lini pelaksanaan program MBG, namun tetap menjaga cakupan layanan kepada masyarakat.

Efisiensi tidak dimaknai sebagai pengurangan program, melainkan optimalisasi penggunaan dana agar lebih tepat sasaran.

"Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang," ujar Nanik dalam konferensi pers tersebut.

2. Refocusing penerima manfaat

Salah satu langkah efisiensi adalah refocusing atau penajaman kembali kelompok penerima manfaat MBG. Refocusing dilakukan untuk memastikan bantuan MBG diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan, sehingga distribusi anggaran menjadi lebih efektif.

3. Moratorium pembangunan dapur MBG baru

Langkah kedua dalam efesiensi anggaran BGN adalah pemerintah melakukan moratorium sementara terhadap pembangunan dapur MBG baru sambil mengevaluasi kebutuhan tiap daerah.

Moratorium ini diberlakukan karena ada sekitar 27.000 dapur/SPPG yang sudah operasional atau dalam proses persiapan dan pendaftaran. Pemerintah ingin menilai apakah distribusi dapur sudah merata dan sesuai kebutuhan wilayah.

Jika suatu daerah sudah memiliki kapasitas cukup, tidak akan ditambah dapur baru, namun jika ditemukan kekurangan, pembukaan kembali dapat dilakukan.

4. Pembenahan dapur yang sudah ada dan peningkatan SDM

Dapur MBG yang sudah berjalan akan dibenahi agar sesuai standar, termasuk pelatihan SDM dan perbaikan fasilitas.

Fokus pemerintah bergeser dari membangun dapur baru menjadi meningkatkan kualitas dapur yang sudah beroperasi. Pembenahan mencakup standar kebersihan, keamanan pangan, efisiensi operasional, hingga peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Dapur yang tidak memenuhi standar dapat ditinjau ulang atau dihentikan sementara (suspen). Tujuannya adalah memastikan makanan yang disalurkan aman, bergizi, dan konsisten kualitasnya.

5. Fokus ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar)

Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar MBG diprioritaskan ke wilayah 3T dengan skema pelaksanaan yang lebih fleksibel.

Wilayah 3T menjadi prioritas karena memiliki tantangan akses pangan dan infrastruktur yang lebih besar dibanding daerah lain. Namun, pelaksanaannya tidak harus menggunakan pola yang sama seperti di daerah perkotaan.

"Pak Presiden pesennya kami harus ke 3T dulu," tegas Nanik.

Pemerintah menyiapkan berbagai skema agar program tetap berjalan tanpa membebani APBN, sekaligus memastikan pemerataan gizi nasional.

6. Penentuan kebutuhan dapur ideal per wilayah bersama Kemendikdasmen

Menurut Nanik, BGN saat ini telah bekerja sama dengan Kemendikdasmen untuk menghitung kebutuhan ideal jumlah dapur MBG per kabupaten dan kecamatan.

Pendekatan ini dilakukan untuk menghindari kelebihan atau kekurangan fasilitas di suatu daerah. Dengan pemetaan berbasis data, pemerintah dapat menentukan jumlah dapur yang benar-benar diperlukan sesuai jumlah siswa dan kapasitas layanan.

7. Alternatif pembiayaan di luar APBN

MBG tidak hanya bergantung pada APBN, namun juga bisa menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN, hibah internasional, dan investasi swasta.

Nanik membuka opsi pembiayaan non-APBN untuk memperluas jangkauan program tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.

Skema ini memungkinkan keterlibatan sektor swasta dan mitra internasional dalam mendukung program gizi nasional. Dengan demikian, beban fiskal negara dapat ditekan sambil tetap memperluas implementasi MBG.

8. Tidak harus membangun dapur baru, bisa memanfaatkan fasilitas existing

Pelaksanaan MBG tidak wajib melalui pembangunan dapur baru, tetapi dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah ada seperti kantin sekolah. Dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia, biaya investasi awal dapat ditekan secara signifikan.

9. BGN tak jadikan 82 juta penerima sebagai fokus utama

Nanik menegaskan jika saat ini mereka tidak lagi fokus pada target kuantitatif 82 juta penerima manfaat, melainkan pada kualitas pelaksanaan MBG.

BGN menilai saat ini harus memastikan dampak nyata terhadap perbaikan gizi masyarakat. Arah kebijakan ini juga sudah dilaporkan kepada Presiden sebagai bagian dari penyesuaian strategi implementasi.