Indeks Dpr

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia berharap Rancangan Undang-undang Perlindungan Nelayan yang masih dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat segera disahkan. KNTI berharap UU tersebut bisa menjawab masalah kelautan dan perikanan di Indonesia.

Seiring dengan terlambatnya proses pembahasan Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Dewan Perwakilan Rakyat, pembentukan pendirian otoritas pengumpul penerimaan pajak, yang diproyeksikan bernama “Badan Penerimaan Pajak,” juga harus diundur.

Partai Hati Nurani Rakyat setuju dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang memutuskan untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi Partai Hanura di Dewan Perwakilan Rakyat, Dadang Rusdiana.

Indonesian Corruption Watch menggalang dukungan publik untuk menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK. Hal tersebut ditandaskan oleh Koordinator ICW, Ade Irawan, usai menemui pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menyambut baik keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat menjadi Undang-Undang.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Saleh Partaonan Daulay, menyebut bahwa gerakan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) berpotensi mengancam keamanan dan ketertiban di masyarakat. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang lebih dikenal sebagai UU KPK. Namun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tampaknya belum puas dengan keputusan Presiden Jokowi tersebut.

Dana anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diusulkan untuk ditingkatkan. Usulan tersebut ternyata mendapat sambutan positif dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia melalui Trimedya Pandjaitan selaku wakil ketua.

Grup musik papan atas Indonesia, Slank, menegaskan dukungannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu, band yang digawangi oleh Kaka, Bimbim, Ridho, Abdee, dan Ivanka ini turut menolak tegas rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK), pemerintah akan menunggu penjelasan Dewan Perwakilan rakyat (DPR) pada rapat konsultasi. Pemerintah baru akan mengambil sikap apabila Revisi UU KPK sudah disepakati DPR dalam rapat tersebut.

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menuai kritik dari banyak kalangan. Bahkan, Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengancam mundur jika pembahasan revisi UU tersebut tetap dilanjutkan.

Partai Demokrat hingga saat ini belum menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Lantas, apa alasan Partai Demokrat enggan menyetujui revisi UU KPK yang saat ini masih dibahas di tataran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu?