Indeks Dpr

"Tujuan kemerdekaan adalah bagaimana rakyat bahagia, merdeka dari kemiskinan, kebodohan dan kesia-siaan hidup. Itu jadi tantangan generasi penerus," kata Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon.

DPR selama masa sidang 2015–2016 dinilai melakukan upaya yang minim dalam memperbaiki kinerja kementerian atau lembaga (K/L) yang mendapat penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan hal itu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menyebut bahwa fungsi pengawasan DPR tidak efektif.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) tak juga dibahas oleh anggota DPR. Sudah 12 tahun RUU itu tak tersentuh oleh para wakil rakyat. Publik juga sepertinya adem ayem. Padahal, kaum kecil seperti PRT sangat membutuhkan payung hukum ini.

Menjadi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di negeri ini masih berisiko. Setiap tahun, kasus penganiayaan terhadap PRT jumlahnya ratusan. Sementara Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT (RUU PPRT) terkatung-katung di DPR sejak tahun 2004. Padahal justru bertujuan melindungi PRT dan juga majikan.

Fadli Zon kembali bikin geger, kali ini terkait suratnya yang meminta penjemputan dan pengantaran anak perempuannya di New York. Unjuk pamer kekuasaan, atau sekadar insting melindungi seorang bapak?

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menunggu realisasi Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (UU Pilkada) yang belum lama ini telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Soepriyatno, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI menyarankan supaya pemerintah tidak terburu-buru dalam pembahasan RUU agar bisa menghasilkan hukum yang berkualitas. RUU Pengampunan Pajak harus dibahas secara menyeluruh karena akan berlangsung satu kali dan hanya berlaku singkat selama enam bulan. Soepriyatno tetap optimis aturan hukum ini selesai tepat waktu sehingga kebijakan untuk repatriasi dana dari luar negeri dan menambah penerimaan pajak ini, bisa segera berjalan.

Menpora Imam Nahrawi membebaskan PSSI untuk mengadakan KLB atau tidak karena semua keputusan tergantung pada para pemilik suara atau voters dan pengurus PSSI sendiri. Jika KLB diadakan, Menpora meminta agar jangan ada lagi rekayasa.

Dicabutnya sanksi FIFA terhadap PSSI disambut gembira oleh banyak pihak. Salah satunya adalah legislator senior yang duduk di Komisi X DPR-RI, Ceu Popong.

Badan legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemungkinan besar akan memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2016. Hal ini merujuk pada sikap masing-masing fraksi yang mendukung masuknya RUU tersebut ke dalam Prolegnas.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan mendapatkan prioritas untuk meminta tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk revaluasi aset yang akan diajukan ke pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, sebesar Rp20 trilliun.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyerukan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan kunjungan kerja fiktif yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp945 miliar lebih.

Pengamat  mempertanyakan sikap DPR yang lamban merespon pemberhentian Fahri Hamzah.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan bahwa mereka tidak pernah memberikan pernyataan yang menyetujui perkawinan sejenis sebagaimana yang banyak disuarakan oleh para pendukung gerakan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

Sultan Ade Hendra selaku Wakil Ketua Komisi X DPR-RI mengatakan, calon mahasiswa harus melakukan tes urine sebelum masuk ke Perguruan Tinggi. Ia juga meminta kepada pihak universitas agar bertindak tegas untuk tidak menerima calon mahasiswa yang terindikasi menggunakan dan mengedarkan narkoba.

Komisi XI DPR RI menyetujui usulan Kementerian Keuangan tentang kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pekerja lajang menjadi Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan. Dengan PTKP dinaikkan, pemerintah berharap dana pembayaran pajak oleh wajib pajak akan berkurang sehingga dana bisa dialihkan untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga.

Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung syarat calon independen dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 diperberat. Alasannya, partai politik juga dikenakan syarat 20 persen bila ingin mengajukan calon kepala daerah dalam Pilkada mendatang.

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), TB. Hasanudin mengatakan Komisi I DPR memastikan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan selesai pada Juni 2016 atau di Masa Sidang Kelima Tahun Sidang 2015-2016.

Pemerintah secara resmi mengajukan RUU Pengampunan Pajak kepada Komisi XI DPR RI untuk segera dilakukan pembahasan. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai upaya mengembalikan dana dari luar negeri serta meningkatkan penerimaan pajak negara.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang digelar pada Selasa  telah menghasilkan susunan dan keanggotan Panitia Khusus (Pansus) revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.