tirto.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan meminta tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk revaluasi aset yang akan diajukan ke pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp20 trilliun.
"Kemungkinan PLN mengharapkan adanya penambahan, karena melakukan revaluasi aset yang sangat besar," kata Rini usai melaporkan rencana peluncuran Kartu Tani kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis, (12/5/2016).
Rini mengatakan semua proses PMN untuk BUMN sebenarnya sudah selesai dibahas dengan Komisi VI DPR, namun pelaksanaannya ditunda dalam UU APBN 2016.
"Sekarang sedang dibicarakan apakah dengan APBNP ini sudah diteruskan saja, karena prosesnya telah dilakukan," katanya.
Rini menerangkan, hanya modal untuk PLN saja yang akan diusulkan ditambah, sedangkan BUMN lainnya diperkirakan tetap.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Sofyan Basyir, usai diskusi terbatas "Implementasi Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW" di Kantor Staf Kepresidenan, mengatakan PLN butuh PMN sekitar Rp20 triliun.
"Jadi naik hampir Rp10 triliun. Jadi kami meminta kembali untuk (pembangunan) pembangkit," kata mantan Direktur Utama Bank BRI ini.
Sofyan berharap DPR bisa menyetujui alokasi PMN dari APBNP 2016 ini sehingga bisa membangun pembangkit listrik untuk kebutuhan masyarakat.
"Jangan dong (DPR kembali menolak PMN di APBN), optimis dong, nanti masyarakat gimana," kata Sofyan Basir.
Seperti diketahui, sebelumnya PLN mengajukan PMN pada APBN 2016 mencapai Rp38 triliun, namun rancangan dana tersebut ditolak oleh DPR.
Dalam acara diskusi, Sofyan mengungkapkan bahwa aset PLN saat ini mencapai Rp640 triliun dan akan bertambah menjadi Rp1.100 triliun jika selesai direvaluasi. Dengan aset sebesar itu, PLN akan menjadi perusahaan yang mudah memperoleh pinjaman. (ANT)
