Indeks Dpr

Anggota DPR Eko Patrio dipanggil pihak kepolisian terkait perkataannya soal pengalihan isu. Menanggapi itu, DPR mengimbau kepolisian mematuhi aturan dan tata cara pemanggilan anggota DPR.

Sampai kini nasib RUU Pertembakauan belum menemukan titik terang. RUU tersebut saat ini masih terkatung-katung di tingkat baleg dan belum dibawa pimpinan DPR di Badan Musyawarah.

Baleg DPR tidak memasukkan redenominasi rupiah ke dalam Prolegnas 2017.

Ia banyak berkomentar. Banyak menulis. Pernah menjadi penyair. Salah seorang pendiri Partai Amanat Nasional. Bisakah ia berbuat makar?

Setya Novanto memanfaatkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan rekaman skandal “Papa Minta Saham” ilegal.

Partai Golkar ingin Setya Novanto dikembalikan jadi Ketua DPR. Langkah yang bisa memicu gejolak politik di Senayan maupun di tubuh Golkar

Ketua MPR mengatakan jika ada kelompok yang ingin melanggar konstitusi seperti hendak menguasai DPR melalui demonstrasi akan berurusan dengan MPR sebagai pengawal dan penjaga konstitusi.

DPR menyarankan pemerintah mengungkap identitas aktor politik yang menunggangi aksi damai 4 November 2016 guna memperjelas persoalan dan menurunkan tensi politik.

Pembahasan tentang perzinaan dalam KUHP kembali diselenggarakan dengan mendengarkan keterangan ahli dari Komnas Perempuan dan MUI. Kali ini, DPR berhalangan hadir.

Dalam Rapat Bamus, DPR telah menetapkan bahwa RUU Penyelenggaraan Pemilu akan dibahas dalam Panitia Khusus (Pansus). Pembahasan RUU di Pansus akan efektif karena melibatkan berbagai komisi di DPR.

Upaya pemerintah untuk menyeragamkan harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua seperti di daerah-daerah lain perlu dilakukan kajian mendalam terkait dengan distribusi Pertamina. Pemerintah dinilai tidak bisa mengendalikan Pertamina yang gagal mengelola distribusi BBM sehingga menyebabkan kesenjangan harga di beberapa daerah, terutama di Papua.

Demi memenangkan pasangan Ahok-Djarot, Ruhut Sitompul rela mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR. Keputusan politisi Partai Demokrat ini mendapat apresiasi dari Ahok. Menurut Ahok, tak banyak pejabat yang mau berkorban seperti Ruhut.

Hari ini, pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla genap berusia dua tahun. Dari sisi politik, posisi pemerintah semakin kokoh karena dukungan kuat dari parlemen karena gemuknya koalisi pendukung. Namun, pemerintahan justru sempat terganggu karena naik turunnya hubungan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.

DPR menyetujui Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2017 sebesar Rp9,27 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program per-eselon l.

Pemerintah tengah melakukan Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) di semua lembaga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun DPR memberikan catatan, OPP bukan hanya sekadar digunakan untuk pencitraan atau pengalihan isu semata, terlebih harus memprioritaskan penegakan hukum.

Rancangan undang-undang yang memuat aturan pengebirian pelaku kejahatan seksual terhadap anak akan segera disahkan menjadi undang-undang. Hal ini setelah rapat paripurna anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui perubahan tersebut.

Sidang paripurna memutuskan untuk menunda pelantikan ketua DPD terpilih Muhammad Saleh karena absennya Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Ketidakhadirannya berkaitan dengan perkembangan kasus Irman Gusman.

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengklaim jika anggota DPR tidak mengetahui secara mendetail anggaran pengadaan KTP berbasis elektronik (e-KTP) 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia memberikan keterangan tersebut pasca diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kritikan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum mereda. Ketua Fraksi PPP DPR Reni Marlinawati menilai, sudah saatnya Menteri Dalam Negeri memberikan pembinaan etika terhadap Ahok, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Vonis untuk Anggota DPR-RI dari FPDIP ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni hukuman penjara 6 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.