Indeks Dpr

Fraksi PKS DPR menolak inisiatif hak angket terhadap KPK yang diajukan sejumlah anggota DPR, khususnya Komisi III, agar tidak mengesankan mengganggu dan menghambat KPK dalam pemberantasan korupsi.

Keputusan terkait hak angket KPK akan ditentukan hari ini Jumat (28/4/2017) di Rapat Paripurna, DPR berharap apapun keputusannya, semua pihak bisa menerima.

Selain melakukan penjagaan di Istana Merdeka, polisi juga mengamankan gedung DPR/MPR. Langkah ditempuh untuk mengantisipasi para demonstran yang bergerak ke gedung parlemen.

Presiden Jokowi telah memilih 14 nama calon anggota Dewan Komisioner OJK. Dua nama bankir dipilih oleh Jokowi sebagai calon Ketua merangkap anggota Dewan Komisioner OJK.

Munawar juga mengatakan, tidak mungkin otoritas resmi setempat tidak mengetahui ada kapal berbobot mati lebih dari 4.200 ton yang melewati perairan dangkal itu sehingga menyebabkan rusaknya terumbu karang di wilayah itu.

Megakorupsi e-KTP menyerat nama-nama besar.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai salah sasaran apabila legislatif disebut sebagai lembaga terkorup.

Humas GSPF Betty Tibo bercerita tentang 1.600 karyawan yang dirumahkan karena pemberlakukan UU mineral dan batu bara (UU Minerba) yang memiliki dampak ke IUPK.

Raja Salman mengajak Indonesia untuk memerangi terorisme global. Politisi PKS menilai Arab Saudi mulai moderat.

Harry meminta kepada masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia untuk tidak terus-menerus berpolemik terkait soal benar dan salahnya penyikapan terhadap kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Sejumlah anggota DPR mendesak Polri agar mengusut kasus dugaan penyadapan percakapan SBY dan Ma'ruf Amin. Hal itu diduga merupakan pelanggaran berbahaya.

Polda Metro Jaya mengapresiasi demonstrasi 212 jilid 2 di depan Gedung DPR MPR berjalan kondusif. Perwakilan demonstran juga sudah diterima anggota DPR.

KPK melanjutkan pemeriksaan untuk tersangka Charles Jones Mesang terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah. Anggota DPR dari fraksi Gerindra pun dipanggil guna menjalani pemeriksaan.

Ketua dan Wakil Ketua DPR RI punya sikap berbeda terkait aksi 212 jilid 2 yang rencana digelar besok.

Komisi VI DPR RI akan meminta klarifikasi kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara terkait pencopotan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Sutjipto dan wakilnya Ahmad Bambang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa hak pengawasan DPR tetap terlibat dalam tindakan perubahan terkait kepemilikan BUMN. Sri Mulyani mengatakan Komisi VI DPR masih memiliki kewenangan besar dan berpengaruh terhadap kontrol BUMN dan anak perusahaan BUMN.

Lambang PMI sampai kini belum tuntas dibahas di DPR. Padahal, RUU yang mengatur tentang ini sudah dibahas sejak 10 tahun lalu. Ada apa?

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan paket kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP).

Mantan Ketua DPR Ade Komarudin diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengadaan E-KTP. KPK telah memeriksa lebih dari 250 saksi, tapi baru dua yang ditetapkan tersangka.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo menilai pemerintah perlu mendefinisi kembali konsep lelang jabatan. Menurut Yasin, lelang jabatan tidak sesuai dengan etika pemerintahan.