Indeks Dpr

Harry meminta kepada masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia untuk tidak terus-menerus berpolemik terkait soal benar dan salahnya penyikapan terhadap kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Sejumlah anggota DPR mendesak Polri agar mengusut kasus dugaan penyadapan percakapan SBY dan Ma'ruf Amin. Hal itu diduga merupakan pelanggaran berbahaya.

Polda Metro Jaya mengapresiasi demonstrasi 212 jilid 2 di depan Gedung DPR MPR berjalan kondusif. Perwakilan demonstran juga sudah diterima anggota DPR.

KPK melanjutkan pemeriksaan untuk tersangka Charles Jones Mesang terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah. Anggota DPR dari fraksi Gerindra pun dipanggil guna menjalani pemeriksaan.

Ketua dan Wakil Ketua DPR RI punya sikap berbeda terkait aksi 212 jilid 2 yang rencana digelar besok.

Komisi VI DPR RI akan meminta klarifikasi kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara terkait pencopotan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Sutjipto dan wakilnya Ahmad Bambang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa hak pengawasan DPR tetap terlibat dalam tindakan perubahan terkait kepemilikan BUMN. Sri Mulyani mengatakan Komisi VI DPR masih memiliki kewenangan besar dan berpengaruh terhadap kontrol BUMN dan anak perusahaan BUMN.

Lambang PMI sampai kini belum tuntas dibahas di DPR. Padahal, RUU yang mengatur tentang ini sudah dibahas sejak 10 tahun lalu. Ada apa?

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan paket kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP).

Mantan Ketua DPR Ade Komarudin diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengadaan E-KTP. KPK telah memeriksa lebih dari 250 saksi, tapi baru dua yang ditetapkan tersangka.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo menilai pemerintah perlu mendefinisi kembali konsep lelang jabatan. Menurut Yasin, lelang jabatan tidak sesuai dengan etika pemerintahan.

Patrialis pernah berjanji akan menjaga integritasnya sebagai hakim MK dan menjadikan kasus Akil Mochtar sebagai pembelajaran.

Kekuatan DPR terbelah soal usulan presidential treshold.

DPR minta penjelasan pemerintah soal penghapusan peran legislatif dalam pengawasan BUMN

MKD tetap memproses kasus Ruhut Sitompul meski dia telah menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta rencana memasukkan tembakau gorila ke dalam UU Narkotika harus dikaji lebih mendalam.

Hasanudin menerangkan, preseden penerimaan barang hibah sudah pernah terjadi sewaktu TNI AU mendapat hibah pesawat F-16 sebanyak 24 unit. Kala itu, DPR berharap agar TNI AU membeli pesawat baru F-16 sebanyak 6 unit. Akan tetapi, TNI AU lebih memilih untuk mendapat hibah pesawat F-16 sebanyak 24 unit. Padahal, DPR juga memperhatikan dampak apabila pesawat TNI AU bermasalah.

Anggota DPR Eko Patrio dipanggil pihak kepolisian terkait perkataannya soal pengalihan isu. Menanggapi itu, DPR mengimbau kepolisian mematuhi aturan dan tata cara pemanggilan anggota DPR.

Sampai kini nasib RUU Pertembakauan belum menemukan titik terang. RUU tersebut saat ini masih terkatung-katung di tingkat baleg dan belum dibawa pimpinan DPR di Badan Musyawarah.

Baleg DPR tidak memasukkan redenominasi rupiah ke dalam Prolegnas 2017.