Fadli Zon Jelaskan Soal DPR Dapat Predikat Lembaga Terkorup

tirto.id - DPR mendapat predikat sebagai lembaga terkorup dalam hasil survei Transparency Internasional (TII). Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai salah sasaran apabila legislatif disebut sebagai lembaga terkorup. Menurut Fadli, porsi anggaran legislatif tergolong minim, yakni hanya 0,01 atau 0,02 persen dari total APBN dan DPR bukan menjadi tempat yang tepat untuk diperiksa.

"Jadi kalau mau diperiksa, periksa lah pengguna anggaran terbanyak," ujar Fadli yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Menurut dia, DPR tidak mempunyai anggaran terbesar dalam penggunaan anggaran. Fadli juga meminta TII melirik eksekutif karena lembaga tersebut merupakan pengguna anggaran terbesar.

"Jadi kalau kita mau menggali lebih seperti yang saya katakan tadi potensi terbesar adalah di lembaga yang memiliki anggaran yang besar yaitu eksekutif, bukan legislatif," tutur Fadli.

Sementara itu, ‎saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal TII, Dadang Tri Sasongko menegaskan, survei yang mereka lakukan tidak hanya mengarah kepada legislatif semata.

"Ada beberapa lembaga,"‎ ujar Dadang saat dihubungi Tirto, Rabu (8/3‎).

Dadang menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan pemeriksaan. TII, kata dia, hanya ‎melakukan survei pandangan masyarakat terhadap kinerja lembaga negara.

Ia juga menuturkan bahwa pihaknya tidak hanya menyoroti kinerja parlemen, tetapi juga polisi hingga ke lembaga pelayanan publik seperti kesehatan dan kependudukan. Survei ini dilakukan di 31 provinsi dengan 1000 responden.

Dadang mengaku, survei 2016 memang menempatkan DPR sebagai lembaga terkorup. Sebelumnya, kepolisian berada paling atas dalam persepsi publik sebagai lembaga terkorup. Ia memprediksi, peran media mempengaruhi ‎persepsi publik terhadap parlemen. Alhasil, DPR masih dianggap sebagai lembaga terkorup hingga saat ini.

"Bahkan kalau disurvei sekarang isu anggota DPR mungkin bisa lebih tinggi‎," kata Dadang.

Oleh karena itu, Dadang menilai Fadli Zon perlu melihat lebih lanjut hasil survei TII secara menyeluruh. Apalagi, lanjut Dadang, survei yang dilakukan TII untuk perubahan yang lebih baik.

"Ini kan semangatnya mendorong perbaikan," ‎ kata Dadang.

Untuk diketahui, dalam hasil survei tersebut, TII memperlihatkan 65 persen masyarakat Indonesia menganggap korupsi meningkat dalam 12 bulan terakhir. Selain itu, birokrasi pemerintah dan DPRD juga dinilai sebagai lembaga terkorup.