tirto.id - DPR RI turut berbelasungkawa atas meninggalnya 13 orang dalam kecelakaan Pesawat Hercules C-130HS milik TNI Angkatan Udara (AU) dengan nomor registrasi A-1334 di Jayawijaya, Papua, Minggu (18/12/2016). DPR pun sudah meminta kepada Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna dan jajaran untuk mencari tahu sebab-musabab kecelakaan tersebut.
Terkait indisen itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanudin menjelaskan, DPR sudah meminta TNI AU menelusuri terkait kecelakaan yang menewaskan 13 perwira ini.
"Kita sudah meminta kepada TNI AU untuk melakukan investigasi secara menyeluruh," ujar Hasanudin kepada Tirto, Senin (19/12/2016).
Politikus PDIP ini menilai mereka menunggu hasil investigasi untuk mengetahui asal muasal kecelakaan. Sampai saat ini, penyebab kecelakaan Alutsista pesawat bisa beragam, baik keadaan alutsista, human error, maupun penyebab lain yang tidak terduga. Oleh karena itu, investigasi TNI AU berguna untuk mencari tahu sebab-musabab kecelakaan pesawat Hercules tersebut. Hasil investigasi itu nanti akan dibahas di rapat dengan DPR.
Apabila kejadian ini dianggap kesalahan karena pesawat yang tidak layak, DPR bisa saja meminta kepada TNI AU untuk memberhentikan semua pesawat jenis tersebut. Hal itu pun berlaku pada semua pesawat meskipun pesawat hibah tahun 2016. Hasanudin menerangkan, pesawat hibah tetap mengeluarkan biaya pemeliharaan meskipun diperoleh secara gratis.
Meskipun selalu setuju, pria yang maju lewat Dapil Jawa Barat ini menilai TNI AU sebaiknya membeli barang baru. Hasanudin menerangkan, preseden penerimaan barang hibah sudah pernah terjadi sewaktu TNI AU mendapat hibah pesawat F-16 sebanyak 24 unit. Kala itu, DPR berharap agar TNI AU membeli pesawat baru F-16 sebanyak 6 unit. Akan tetapi, TNI AU lebih memilih untuk mendapat hibah pesawat F-16 sebanyak 24 unit. Padahal, DPR juga memperhatikan dampak apabila pesawat TNI AU bermasalah.
"Dari dulu juga mendukung membeli pesawat-pesawat baru. Karena apa? Kalau untuk angkatan darat misal tank mogok masih bisa didorong, lalu angkatan laut macet di laut masih bisa ditarik, kalau untuk angkatan udara, macet. Bagaimana?" tanya politikus PDIP ini.
Hasanudin pun menegaskan, DPR selalu menyetujui permintaan TNI, termasuk TNI AU dalam segala hal asal disetujui oleh pemerintah. Hasanudin menerangkan, DPR tidak pernah mengurangi satu rupiah pun anggaran pertahanan, termasuk anggaran pemeliharaan dan perawatan.
"Semua yang diajukan asal pemerintah (Menkeu) setuju jumlahnya, kita oke saja," tutur Hasanudin.
Hasanudin menegaskan, DPR akan langsung memanggil TNI AU setelah hasil investigasi selesai. Jadwal pertemuan tersebut pun diperkirakan berlangsung setelah masa reses berakhir dan laporan investigasi selesai dilakukan.
"Begitu selesai investigasi dan kami kembali, selesai dari reses, kami akan sidang masalah ini," tutur Hasanudin.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Agung DH
