Indeks Dpr

Irvanto Hendra Pambudi Cahyo mengoreksi keterangan Setya Novanto soal jumlah uang yang mengalir ke DPR

KPK dan DPR mendesak Inasgoc segera mempublikasikan dokumen lelang barang dan jasa dalam proyek infrastruktur Asian Games 2018.

Kedatangan Fahri Hamzah dan Komisi III DPR ke Lapas Sukamiskin untuk mengetahui secara jelas perkara penangkapan Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen.

Terdapat peningkatan jumlah pengguna angkutan umum selama masa Lebaran 2018, sebesar 6,32 persen menjadi 21,67 juta penumpang.

Menurut Titi, ada sejumlah kelompok rentan yang terancam hak pilihnya pada pemilu 2019.

Bamsoet menilai sinyalemen cukup banyak dari praktik yang tidak adil ini menunjukkan proses PPDB 2018 masih jauh dari transparan.

Dua kewenangan DPR diamputasi setelah MK mengabulkan permohonan judicial review UU MD3 oleh kelompok masyarakat sipil: pemanggilan paksa dengan bantuan polisi dan pemidanaan warga yang dianggap melecehkan kehormatan mereka.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di Bank Indonesia menyentuh angka Rp14.332.

"Apapun keputusan MK pasti akan kami hormati dan kami laksanakan," kata Ketua DPR  Bambang Soesatyo.

Sikap itu dinilai Lucius karena DPR lebih ingin melindungi dirinya sendiri daripada masyarakat.

DPR sudah melobi pemerintah terkait pembahasan definisi terorisme.

Revisi UU Terorisme sulit terealisasikan dalam waktu cepat karena sejumlah isu krusial yang diperdebatkan.

DPR meminta Pemerintah segera menyepakati materi yang masih belum disepakati agar RUU terorisme segera bisa disahkan.

DPR meminta pengamanan di Mako Brimob dan sekitarnya harus tetap diperketat termasuk melakukan penyelidikan atas penusukan anggota Intel di sekitar Mako Brimob.

"Saya termasuk Anggota DPR yang setuju dengan pernyataan Mendagri, artinya tidak setuju jika Pemerintah mengganti Rumah Dinas Anggota DPR dengan Uang (sewa) kembali."

Setya Novanto divonis 15 tahun penjara setelah dinilai terbukti secara sah telah terlibat dalam korupsi proyek e-KTP.

Fahri sedang menyusun naskah usulan Hak Angket DPR tentang Tenaga Kerja Asing.

Komisi I DPR mendesak agar Facebook segera melakukan audit investigasi terkait kebocoran data 1 juta pengguna Facebook di Indonesia.

LSM Fitra menilai DPR tidak layak mendapatkan kenaikan anggaran. Alasan FITRA, kenaikan anggaran harus diikuti dengan kinerja parlemen.

Anggaran ini masih bersifat usulan untuk dibawa ke Badan Anggaran DPR dan dibahas bersama pemerintah.