Indeks Dpr

Peneliti dan karyawan menentang kebijakan kepala LIPI yang mengabaikan kondisi di lapangan.

Kebijakan bagasi berbayar ditempuh maskapai untuk mengakali dampak kenaikan harga bahan bakar dan biaya operasional.

Menurut Iksan terdapat fasisme dalam RUU Permusikan dan membuat seniman harus mengikuti Pemerintah.

Penerapan sepeda motor menggunakan lajur di jalan tol perlu ada kajian mendalam terkait risiko keselamatan.

KPK mengatakan tingkat kepatuhan LHKPN Tahun 2018 di DPR hanya sebesar 21,42 persen dari total 536 wajib lapor.

Pada pertemuan tersebut, KAMI menyerahkan RUU Permusikan sebanyak 50 pasal.

RUU tentang Masyarakat Hukum Adat belum juga rampung meski telah dibahas sejak periode SBY. Padahal itu penting agar mereka diakui sebagai warga negara.

Akibat RUU Masyarakat Hukum Adat tidak kunjung disahkan, AMAN memperkirakan satu juta warga belum memiliki hak pilih di pemilu. Selain itu, banyak masyarakat adat kehilangan hak atas lahan.

"Enggak usah khawatir, tadi Pak Ketua MKD, Sufmi Dasco Ahmad sudah berbisik kepada saya kalau perlu dilakukan eksaminasi oleh Komisi III terhadap putusan MA," kata Arsul.

Anggota DPR RI Fraksi PAN Bara Hasibuan kecewa jika Presiden bebaskan orang anti Pancasila sementara ia terus berupaya sosialisasikan Pancasila

"Kami akan memproses di internal DPR, agar diadakan rapat gabungan untuk menemukan dimana titik lemah persoalan ini," kata Fahri.

teror terhadap pimpinan KPK adalah upaya melemahkan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi," ujar Dasco

Verifikasi dan pengesahan ini merupakan finalisasi proses validasi surat suara sebelum memasuki tahap pencetakan.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP mendukung penundaan pembahasan RKUHP karena masih memunculkan banyak masalah yang harus diatasi dibahas kembali.

Azam selama ini Komisi VI DPR sudah sering meminta pemerintah memperbaiki masalah impor pangan ini.

Banggar DPR dan Komisi II sedang mencari cantolan hukum untuk dana saksi.

Senjata api Glock 17 kaliber sembilan milimeter jadi salah satu barang bukti kasus peluru nyasar di gedung DPR. Bagaimana kelebihan dan kelemahan senjata api ini?

"Jamu IMF-WB bisa 1 T (triliun) masak untuk saksi kita enggak bisa mengalokasikan anggaran untuk suara rakyat," kata Fadli.

"Dia nggak ada di lokasi. Makanya itu fatal juga,” kata Setyo.

DPR bakal memanggil Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi anggaran pertemuan IMF-World Bank yang dinilai terlalu besar dan tak menjanjikan timbal balik yang signifikan.