Indeks Dpr

Perluasan kewenangan DPR dalam menentukan harga BBM dan kuota impor BBM dinilai pengamat ekonomi energi menghambat bisnis migas.

Sidang dakwaan Taufik Kurniawan akan digelar Rabu (20/3/2019) pukul 10.00 WIB di Pengadilan Tipikor Semarang.

Jaksa Agung, M Prasetyo diminta terbuka menjelaskan terkait isu mempromosikan anaknya, Bayu Adhinugroho Arianto yang dipromosikan menjadi Kajari Jakarta Barat.

Komisi II DPR RI mendesak agar Kemendagri dan KPU tak menyepelekan setiap informasi soal Pemilu 2019.

DPR mendesak pemerintah segera menerbitkan Perppu penanggulangan bencana. Alasannya supaya lebih cepat dalam mengambil keputusan di lokasi bencana.

Penundaan pencabutan 2 obat kanker kolorektal berlaku tanpa waktu yang pasti. Selama penundaan, ditempuh kajian untuk kebijakan yang tepat.

Komisi II DPR RI meminta pemerintah berhati-hati mengeluarkan e-KTP pada TKA, untuk mewaspadai terhadap penyalahgunaan.

DPR tak mempermasalahkan kolom agama diisi Penghayat karena memang sudah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pimpinan DPR RI berencana menjenguk Ani Yudhoyono yang kini dirawat di Singapura.

Pengumuman seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi ditunda hingga 12 Maret 2019. Komisi III berdalih akan reses dan masih ada sisa waktu jabatan hakim MK.

Rencana mendistribusikan perwira TNI aktif ke kementerian dan lembaga negara
sama saja menangani masalah dengan memunculkan masalah baru.

Ketua DPR menyebut yang bisa memastikan calon hakim MK bebas dari kepentingan politis hanya Tuhan.

Fadli menyayangkan kekerasan yang dialami oleh petugas KPK, apalagi ketika mereka sedang menjalankan tugas.

Kemenpora mengklaim sudah memperhitungkan dampak dan respons masyarakat terhadap surat edaran soal imbauan menyanyikan Lagu Indonesia Raya sebelum pemutaran film di bioskop. 

Sejak menjalani kasus hingga menjelang eksekusi, Buni Yani meminta pengawalan Wakik Ketua DPR RI.

Wakil Ketua Banggar DPR, Ahmad Rizki Sadig mengaku diperiksa KPK soal mekanisme penganggaran dana alokasi khusus.

Bamsoet berencana meminta KPU mengevaluasi efektivitas dari kebijakan mengumumkan caleg eks napi korupsi ke publik.

Peneliti dan karyawan menentang kebijakan kepala LIPI yang mengabaikan kondisi di lapangan.

Kebijakan bagasi berbayar ditempuh maskapai untuk mengakali dampak kenaikan harga bahan bakar dan biaya operasional.

Menurut Iksan terdapat fasisme dalam RUU Permusikan dan membuat seniman harus mengikuti Pemerintah.