tirto.id - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mendukung rencana Komisi II yang mengusulkan agar pemerintah menggunakan APBN untuk membiayai dana saksi Pemilu 2019. Menurut Fadli, hal itu bisa membuat demokrasi di Indonesia semakin baik.
"Karena apa? Ini jadi salah satu masalah besar dalam demokrasi kita, karena saksi ini orang yang berkepentingan selamatkan suara rakyat di TPS," kata Fadli, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2018).
Fadli pun menyayangkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang hanya menganggarkan dana saksi untuk pelatihan saja, bukan pembiayaan di lapangan.
"Jamu IMF-WB bisa 1 T (triliun) masak untuk saksi kita enggak bisa mengalokasikan anggaran untuk suara rakyat," kata Fadli.
Sebelumnya, Kemenkeu menyatakan, tak ada anggaran khusus yang dipersiapkan dalam postur APBN 2019 untuk saksi pemilihan umum (Pemilu). Hal ini disampaikan Dirjen Anggaran Kemenkeu, Askolani saat rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (18/10/2018).
"Jadi sesuai ketentuan UU Pemilu itu dana saksi hanya untuk pelatihan, yang kemudian anggarannya dimasukkan dalam KPU, [sudah] jelas dalam UU Pemilu," kata Askolani.
Selain itu, menurut Askolani, pihaknya tidak dapat menambah postur dana di APBN untuk dana saksi jika tak ditetapkan di UU Pemilu.
Secara terpisah, Anggota Banggar Fraksi Golkar, Azis Syamsudin menyatakan, pihaknya bakal mencari jalan agar dana saksi bisa dibiayai pemerintah menggunakan APBN.
"Memang kalau saya lihat itu pengajuannya 3,9 T [triliun]. Tapi ini lagi dibahas di dalam Panja A. Nanti dalam panja A tentu kami lihat lagi dalam rapat kerja situasinya sepertinya seperti apa," kata Azis, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2018).
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Alexander Haryanto
