tirto.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal membentuk tim pengawas penanggulangan bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah (Sulteng).
"Usulan dari rapat pimpinan untuk percepatan, supaya DPR lebih mudah dalam proses pemantauan (penanggulangan bencana). Saya kira menurut UU dan tatib mudah dibentuk timwas," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/10/2018).
Menurut Fadli, tim pengawas ini berfungsi untuk mendorong percepatan penanggulangan bencana. Terutama di daerah-daerah yang terkena dampak parah.
Karena, menurut Fadli, pemerintah masih gagap dalam menanggulangi bencana, khususnya di Palu dan Donggala. Hal itu, menurutnya, terbukti dari serangkaian penjarahan yang justru terjadi di tengah-tengah penanggulangan.
"Saya kira ini benar-benar amatiran, pemerintah amatiran," kata Fadli.
Fadli menyatakan, kemungkinan tim pengawas beranggotakan 30 orang dari 6 orang pimpinan ditambah 24 orang anggota DPR lainnya.
Pembentukan tim pengawas juga disampaikan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Menurutnya, tim ini perlu dibentuk untuk menyinkronkan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana.
"Info yang dikirim melalui dapil saya di NTB bahwa semua instruksi presiden dan pejabat pusat banyak yang tidak terlaksana secara tepat," kata Fahri, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/10/2018).
Sepanjang dua bulan ke belakang, dua provinsi di Indonesia terkena bencana gempa bumi, yakni di NTB pada Agustus lalu dan di Sulteng pada Jumat (28/9/2018) lalu. Bencana di Sulteng menimpa kota Palu dan Donggala dan mengakibatkan 1.234 orang meninggal dunia.
Pemerintah sampai saat ini pun masih berusaha melakukan penanggulangan di dua wilayah tersebut.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Alexander Haryanto
