Indeks Dpr

Revisi UU Terorisme sulit terealisasikan dalam waktu cepat karena sejumlah isu krusial yang diperdebatkan.

DPR meminta Pemerintah segera menyepakati materi yang masih belum disepakati agar RUU terorisme segera bisa disahkan.

DPR meminta pengamanan di Mako Brimob dan sekitarnya harus tetap diperketat termasuk melakukan penyelidikan atas penusukan anggota Intel di sekitar Mako Brimob.

"Saya termasuk Anggota DPR yang setuju dengan pernyataan Mendagri, artinya tidak setuju jika Pemerintah mengganti Rumah Dinas Anggota DPR dengan Uang (sewa) kembali."

Setya Novanto divonis 15 tahun penjara setelah dinilai terbukti secara sah telah terlibat dalam korupsi proyek e-KTP.

Fahri sedang menyusun naskah usulan Hak Angket DPR tentang Tenaga Kerja Asing.

Komisi I DPR mendesak agar Facebook segera melakukan audit investigasi terkait kebocoran data 1 juta pengguna Facebook di Indonesia.

LSM Fitra menilai DPR tidak layak mendapatkan kenaikan anggaran. Alasan FITRA, kenaikan anggaran harus diikuti dengan kinerja parlemen.

Anggaran ini masih bersifat usulan untuk dibawa ke Badan Anggaran DPR dan dibahas bersama pemerintah.

Pertamina sempat menyangkal bahwa tumpahan minyak di perairan Balikpapan tersebut adalah miliknya.

Berdasarkan data KPAI, ada 22 aduan kasus penyalahgunaan anak sejak masa kampanye Pilkada 2018 berlangsung, 15 Februari lalu.

Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang bisa memperburuk rekam jejak calon legislatif.

Wacana pelarangan muncul setelah melihat beberapa calon kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi saat proses Pilkada 2018 berjalan.

DPR hingga kini belum menyepakati definisi terorisme yang akan digunakan dalam RUU Tindak Pidana Terorisme, karena banyaknya masukan dari berbagai pihak. 

Dalam dakwaan, Novanto ingin selisih harga keping e-KTP diberikan kepadanya dan anggota DPR sebagai fee sebesar 5 persen dari total proyek.

"Namanya DPR ... Ketika terjadi perdebatan alot, mesti ada solusi," kata Firman dari Fraksi Golkar. Maka, lahirlah pasal-pasal kontroversial.

Perubahan UU MD3 menguntungkan sejumlah pihak. Dua di antaranya PDI Perjuangan dan anggota DPR yang tersangkut kasus pidana.

Presiden Joko Widodo berkata "kaget" atas pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3. Risalah rapat di DPR menunjukkan sebaliknya: Jokowi tahu.

Gedung DPR tidak terbakar, kepulan asap yang memenuhi lobi Nusantara III berasal dari aerosol fire control.

Politikus Golkar Freddy Latumahina menilai Setya Novanto selama ini memiliki kapasitas sebagai tukang lobi yang piawai.