Indeks Dpr

Komisi I DPR mendesak agar Facebook segera melakukan audit investigasi terkait kebocoran data 1 juta pengguna Facebook di Indonesia.

LSM Fitra menilai DPR tidak layak mendapatkan kenaikan anggaran. Alasan FITRA, kenaikan anggaran harus diikuti dengan kinerja parlemen.

Anggaran ini masih bersifat usulan untuk dibawa ke Badan Anggaran DPR dan dibahas bersama pemerintah.

Pertamina sempat menyangkal bahwa tumpahan minyak di perairan Balikpapan tersebut adalah miliknya.

Berdasarkan data KPAI, ada 22 aduan kasus penyalahgunaan anak sejak masa kampanye Pilkada 2018 berlangsung, 15 Februari lalu.

Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang bisa memperburuk rekam jejak calon legislatif.

Wacana pelarangan muncul setelah melihat beberapa calon kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi saat proses Pilkada 2018 berjalan.

DPR hingga kini belum menyepakati definisi terorisme yang akan digunakan dalam RUU Tindak Pidana Terorisme, karena banyaknya masukan dari berbagai pihak. 

Dalam dakwaan, Novanto ingin selisih harga keping e-KTP diberikan kepadanya dan anggota DPR sebagai fee sebesar 5 persen dari total proyek.

"Namanya DPR ... Ketika terjadi perdebatan alot, mesti ada solusi," kata Firman dari Fraksi Golkar. Maka, lahirlah pasal-pasal kontroversial.

Perubahan UU MD3 menguntungkan sejumlah pihak. Dua di antaranya PDI Perjuangan dan anggota DPR yang tersangkut kasus pidana.

Presiden Joko Widodo berkata "kaget" atas pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3. Risalah rapat di DPR menunjukkan sebaliknya: Jokowi tahu.

Gedung DPR tidak terbakar, kepulan asap yang memenuhi lobi Nusantara III berasal dari aerosol fire control.

Politikus Golkar Freddy Latumahina menilai Setya Novanto selama ini memiliki kapasitas sebagai tukang lobi yang piawai.

Menkumham Yasonna Laoly mempersilakan publik menggugat sejumlah pasal kontroversial di UU MD3 hasil revisi terbaru yang kini sudah resmi menjadi undang-undang.

Wakil Ketua Komis I DPR, Meutya Hafid menyatakan pihaknya akan memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk mengevaluasi sistem registrasi kartu selular, terkait adanya dugaan kebocoran data. 

Dengan tidak ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, maka secara yuridis mulai 15 Maret 2018 UU MD3 hasil revisi itu secara efektif berlaku di seluruh Indonesia

Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, sikap Presiden Jokowi yang hingga saat ini belum menandatangani UU MD3 menunjukkan bahwa ia mendengarkan aspirasi publik.

Pemerintah berharap pembahasan RUU KUHP dipercepat. Sebab, pemerintah khawatir pembahasan RUU KUHP kembali ke titik nol jika DPR periode saat ini tidak menuntaskannya.

Menurut DPR kekhawatiran kalau UU Ormas akan merusak due process of law hanya berdasar asumsi belaka.