Indeks Dpr

Menkumham Yasonna Laoly mempersilakan publik menggugat sejumlah pasal kontroversial di UU MD3 hasil revisi terbaru yang kini sudah resmi menjadi undang-undang.

Wakil Ketua Komis I DPR, Meutya Hafid menyatakan pihaknya akan memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk mengevaluasi sistem registrasi kartu selular, terkait adanya dugaan kebocoran data. 

Dengan tidak ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, maka secara yuridis mulai 15 Maret 2018 UU MD3 hasil revisi itu secara efektif berlaku di seluruh Indonesia

Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, sikap Presiden Jokowi yang hingga saat ini belum menandatangani UU MD3 menunjukkan bahwa ia mendengarkan aspirasi publik.

Pemerintah berharap pembahasan RUU KUHP dipercepat. Sebab, pemerintah khawatir pembahasan RUU KUHP kembali ke titik nol jika DPR periode saat ini tidak menuntaskannya.

Menurut DPR kekhawatiran kalau UU Ormas akan merusak due process of law hanya berdasar asumsi belaka.

Gugatan pertama diajukan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK). Gugatan kedua berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Miryam Haryani masih masuk dalam struktur baru kepengurusan fraksi Hanura di DPR karena surat keputusan PAW Miryam dari Sekretaris Negara hingga kini belum sampai ke DPR.

"Perppu kan untuk kondisi yang darurat, memang kita sedang darurat," kata Hasto.

Menurut FORMAPPI, DPR semestinya melibatkan elemen masyarakat sipil melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam pembahasan sebuah undang-undang.

UU MD3 baru, membuat
DPR menjadi Lembaga
yang represif dan superbody

Hak angket DPR tidak bisa digunakan untuk mempertanyakan kebijakan KPK dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Taufiqulhadi menduga masuknya rekomendasi itu lantaran Agun Gunandjar luput merevisi draf rekomendasi yang disampaikannya di rapat paripurna.

Agenda rapat paripurna Rabu (14/2/2018), belum akan melantik pimpinan DPR dari PDIP karena ada masalah teknis, kata Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Dahnil Anzar sudah meminta kepada semua kader Pemuda Muhammadiyah untuk tidak memilih partai yang pro-kekebalan hukum bagi anggota DPR.

"Komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan 20 persen dari APBD untuk sektor pendidikan dinilai masih belum efektif," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Bambang mengaku mempunyai kewajiban untuk memperbaiki hubungan DPR dan KPK.

DPR mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada KPK

Kewenangan itu tertuang dalam revisi pasal 73 UU MD3 perihal tugas dan wewenang DPR.

Kemunculan RUU tentang penyadapan sempat diasosiasikan dengan usulan atau rekomendasi dari Pansus Angket KPK di DPR.