Masuk tirto.idIndeks Dpr
Belum Sebulan, UU MD3 Hasil Revisi Sudah Digugat FKHK dan PSI
Gugatan pertama diajukan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK). Gugatan kedua berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Miryam Haryani Masuk Struktur Fraksi Hanura Meski Terpidana
Miryam Haryani masih masuk dalam struktur baru kepengurusan fraksi Hanura di DPR karena surat keputusan PAW Miryam dari Sekretaris Negara hingga kini belum sampai ke DPR.
PDIP Minta Presiden Jokowi Tak Perlu Terbitkan Perppu UU MD3
"Perppu kan untuk kondisi yang darurat, memang kita sedang darurat," kata Hasto.
Pengesahan UU MD3 Bukti Kemunduran Kinerja DPR
Menurut FORMAPPI, DPR semestinya melibatkan elemen masyarakat sipil melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam pembahasan sebuah undang-undang.
Kontroversi UU MD3 - Tirto Kilat
UU MD3 baru, membuat
DPR menjadi Lembaga
yang represif dan superbody
DPR menjadi Lembaga
yang represif dan superbody
MK Jelaskan Cakupan Angket DPR untuk KPK
Hak angket DPR tidak bisa digunakan untuk mempertanyakan kebijakan KPK dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
Wakil Ketua Pansus Kaget Ada Poin Pembentukan Lembaga Pengawas
Taufiqulhadi menduga masuknya rekomendasi itu lantaran Agun Gunandjar luput merevisi draf rekomendasi yang disampaikannya di rapat paripurna.
Pelantikan Pimpinan DPR dari PDIP Terancam Ditunda
Agenda rapat paripurna Rabu (14/2/2018), belum akan melantik pimpinan DPR dari PDIP karena ada masalah teknis, kata Ketua DPR Bambang Soesatyo.
Pemuda Muhammadiyah Diminta Tak Pilih Parpol Pendukung UU MD3 Baru
Dahnil Anzar sudah meminta kepada semua kader Pemuda Muhammadiyah untuk tidak memilih partai yang pro-kekebalan hukum bagi anggota DPR.
DPR Minta Pemda Realisasikan 20 Persen APBD untuk Pendidikan
"Komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan 20 persen dari APBD untuk sektor pendidikan dinilai masih belum efektif," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo.
Ketua DPR: Masa Kerja Pansus Hak Angket KPK Segera Berakhir
Bambang mengaku mempunyai kewajiban untuk memperbaiki hubungan DPR dan KPK.
Diwarnai Dissenting Opinion, MK Putuskan KPK Objek Angket DPR
DPR mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada KPK
UU MD3 Baru: Kini DPR Bisa Panggil Paksa Seseorang
Kewenangan itu tertuang dalam revisi pasal 73 UU MD3 perihal tugas dan wewenang DPR.
Beda Versi di DPR Soal Kemunculan RUU Penyadapan
Kemunculan RUU tentang penyadapan sempat diasosiasikan dengan usulan atau rekomendasi dari Pansus Angket KPK di DPR.
Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP, Lese Majeste ala Indonesia
Di Thailand ada Lese Majeste, di Indonesia ada pasal penghinaan presiden yang sedang disiapkan masuk di KUHP oleh DPR.
Saran Busyro Agar Seleksi Hakim MK Pilih Kandidat Berintegritas
Busyro Muqoddas menyarankan pemerintah, MA dan DPR membentuk Pansel untuk memilih calon Hakim MK yang akan diusulkan oleh tiga lembaga negara tersebut.
DPR: Pemerintah Harus Satu Suara Soal Peran TNI di RUU Terorisme
Pansus RUU Terorisme mendesak Kemenkopolhukam, Kemenkumham, TNI dan Polri segera menyamakan pendapat soal usulan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.
PAN Yakin Tak akan Terlempar dari DPR pada 2019
Dalam survei LSI Denny JA, PAN hanya mendapatkan angka elektabilitas sebesar 2%, lebih rendah dari Perindo.
DPR Desak Pemerintah Klarifikasi Penjarahan Bangkai Kapal Perang
Klarifikasi pemerintah penting untuk menjaga citra Indonesia.
DPR: Hentikan Pro-Kontra LGBT Karena Tidak Bermanfaat
Menurut Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, lebih baik pemerintah fokus pada kesejahteraan masyarakat.
