Indeks Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan sosialisasi tax amnesty, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri seperti Hongkong, London dan Singapura.

Lewat sebuah aturan, pemerintah meminta seluruh data pemegang kartu kredit dilaporkan. Konon, ini demi kemudahan melacak kebenaran penghasilan para wajib pajak. Tak disangka, kebijakan ini malah membuat sejumlah nasabah kaya menutup kartu kreditnya. Lalu, apa kabar gerakan non-tunai? Gerakan Nasional Nontunai yang semula mengalami kenaikan persentase, kini terancam mengalami penurunan. Aturan dan rencana pemerintah ini terancam gagal.

Sebanyak 272 nama Warga Negara Indonesia (WNI) yang tercantum dalam Dokumen Panama telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dari nama-nama tersebut, Wajib Pajak yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tercatat sebanyak 225 nama. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan juga akan melakukan kajian di luar Panama Papers, karena menurut data yang diperoleh dari sesama anggota G20, terdapat 6.500 orang Indonesia yang belum melaporkan asetnya kepada otoritas pajak.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan dua oranga pegawai pajak yang bekerja di Kantor Pajak Pratama Sibolga, Sumatera Utara, yaitu seorang juru sita pajak dan anggota satuan pengamanan, gugur ketika menjalankan tugas penagihan pajak.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengharapkan agar Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak tidak gentar menghadapi wajib pajak yang selalu berkelit saat ditagih kewajibannya, sekaligus mendorong Dirjen Pajak untuk bertindak tanpa kompromi terhadap penunggak pajak.

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa mereka menemukan adanya kecocokan sebagian besar nama Warga Negara Indonesia (WNI) yang disebutkan dalam Panama Papers dengan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Seiring dengan terlambatnya proses pembahasan Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Dewan Perwakilan Rakyat, pembentukan pendirian otoritas pengumpul penerimaan pajak, yang diproyeksikan bernama “Badan Penerimaan Pajak,” juga harus diundur.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan hingga saat ini masih membutuhkan banyak tenaga pemeriksa tambahan untuk dapat melakukan pemeriksaan yang memadai bagi Wajib Pajak (WP) potensial, kata seorang pejabat Kementrian Keuangan.