tirto.id - Peneliti perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center, Darussalam mengusulkan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi lembaga mandiri dan dipisah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Darussalam berpendapat pemisahan DJP dari Kemenkeu diperlukan untuk mendorong reformasi perpajakan.
Menurut dia, DJP perlu memiliki kewenangan dan otoritas yang lebih luas daripada saat ini agar bisa memperbaiki tingkat kepatuhan pembayaran pajak dan meningkatkan tax rasio (rasio pajak).
"Secara organisasi, Ditjen Pajak itu 'baju-nya' sudah sempit. Karena bisnis berubah cepat. Dan kalau orang sudah punya cara berbisnis baru, bagaimana mungkin otoritas pajak mengejarnya kalau sedikit-sedikit harus minta izin dulu," kata Darussalam dalam sebuah diskusi di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2019).
Selain perlu memeiliki kewenangan yang lebih luas, kata Darussalam, DJP harus didukung dengan penguatan sumber daya manusia, baik dari sisi kualitas serta kuantitas.
Dari segi kuantitas, ia memperkirakan, rasio wajib pajak dengan petugas pajak di Indonesia saat ini sekitar 1 banding 3.300. Sementara di Cina, menurut dia, rasionanya lebih baik, yakni 1 banding 1000.
"Saya bayangkan ke depan orang-orang pajak diisi oleh orang-orang profesional," ujar Darussalam.
Di samping itu, dia berpendapat pemerintah harus berani memberikan alokasi anggaran lebih besar untuk memperkuat kelembagaan Ditjen Pajak. Alokasi anggaran itu termasuk untuk menaikkan nilai gaji para pegawai Ditjen Pajak agar kinerja mereka bisa semakin profesional.
"Kalau sekarang ini, bagaimana mungkin dengan renumerasi kayak sekarang, orang enggak keluar. Makanya dari kesejahteraan harus ditingkatkan juga," ujar Darussalam.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom
