tirto.id - Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin meminta lebih banyak perusahaan pelat merah membuka data pajaknya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Di antara sekian banyak BUMN, yang ia utamakan dorong adalah holding.
Menurutnya saat ini “ada tiga holding yang belum [buka data pajak].” Di Kantor Pusat PT PLN, Jumat (31/1/2020), tiga holding itu bergerak di bidang “pertambangan, semen, pupuk.”
Sudah ada tiga BUMN yang membuka data pajaknya ke DJP. Mereka adalah Pertamina, PT PLN, dan PT Telkom.
Meyakinkan para BUMN agar lebih transparan tidak mudah, aku Budi. Sebab melalui penyerahan data ini, DJP dapat mengetahui kepatuhan perusahaan yang bersangkutan dan di saat yang sama membuatnya lebih transparan.
Lalu ia juga mengatakan BUMN penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) juga harus membuka data pajaknya ke Kemenkeu. BUMN seperti Bulog adalah salah satunya.
“Yang saya minta koneksi pajak adalah institusi yang mendapat PMN. Masuk akal. Gimana minta uang terus ke negara tapi enggak transparan. Tidak efisien. Kan, malu,” ucap Budi.
Kendati demikian, Budi juga meminta agar DJP tidak melakukan pemeriksaan seketat sebelumnya lantaran sudah ada data yang dibuka pada BUMN tertentu. Menurutnya, pembenahan sistem IT ini bisa memangkas lebih banyak waktu sehingga DJP bisa menyelesaikan pemeriksaannya lebih cepat.
“Kalau diperiksa enggak usah lama-lama. Kan, sudah masuk ‘anak baik’,” ucap Budi.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Rio Apinino
