Indeks Direktorat Jenderal Pajak

Kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, tim masih berada di Banjarmasin untuk menyelesaikan proses penangkapan.

Bimo mengatakan tax expenditure diposisikan sebagai alat untuk mendukung daya beli masyarakat, UMKM serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

DJP targetkan pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 22,9 persen pada 2026.

DJP menilai kasus suap konsultan pajak kepada KPP Madya Jakarta Utara sebagai pelanggaran serius terhadap integritas institusi.

DJP memiliki ruang hingga akhir 2026 untuk menata dan mengisi posisi-posisi strategis guna memperkuat kapasitas institusi.

Mayoritas aktivasi akun coretax berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan jumlah mencapai 8.982.299.

Meski demikian, cuti untuk hari besar keagamaan dan kepentingan mendesak dikecualikan.

Penggeledahan ini dilakukan dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi.

Untuk jalankan rencana ini, DJP susun Rancangan PMK tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Penurunan target pelaporan SPT juga mempertimbangkan kemungkinan meningkatnya masyarakat yang masuk dalam kelompok pendapatan tidak kena pajak (PTKP).

Lima wajib pajak yang memiliki tunggakan dilaporkan mengalami kesulitan likuiditas sehingga masuk dalam kategori macet.

Turunnya penerimaan pajak secara neto disebabkan oleh adanya kelebihan bayar pajak atau restitusi.

DJP siapkan kriteria exchanger yang akan ditunjuk, mulai dari nilai transaksi dalam 12 bulan terakhir hingga trafik pengguna.

DJP menduga isu ini muncul karena adanya kesalahpahaman terhadap prinsip perpajakan yang berlaku secara umum, khususnya yang terkait dengan PPh.

Direktorat Jenderal Pajak masih perlu bertemu para pemilik platform lokapasar untuk memastikan kesiapan mereka.

DJP Kemenkeu sebut prinsip utama pajak e-commerce adalah menciptakan perlakuan yang adil antara pelaku usaha UMKM online dan offline.

DJP menegaskan akan konsisten mensosialisasikan pemadanan data dan perbaikan sistem coretax ke wajib pajak.

Kemenkeu hanya menjelaskan perihal Coretax secara umum dalam buku APBN KiTa edisi Februari 2025.

Potensi malaadministrasi bisa terjadi apabila para pengguna tidak mendapatkan pelayanan yang baik, misalnya tidak dapat mengakses Coretax.

Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menilai sistem IT secanggih apapun, seperti Coretax, tidak akan mempengaruhi kolektivitas penerimaan pajak pada 2025.