tirto.id - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, mengatakan Direktur Jenderal Pajak baru harus memiliki kepemimpinan maupun integritas serta mempunyai wawasan memadai mengenai pajak agar dapat bekerja dengan cepat untuk mengamankan penerimaan.
"Yang penting kepemimpinan kuat, integritas bagus dan paham agar tidak perlu belajar lagi," ujar Prastowo, di Manado, Kamis (23/11/2017).
Menurut Prastowo, sosok pemimpin di posisi ini harus memiliki visi yang sama dengan menteri keuangan dalam mengawal penerimaan pajak yang dari tahun ke tahun hampir tidak pernah mencapai target.
Disebut-sebut nama Robert Pakpahan sebagai pejabat baru di pos sangat penting itu, dia menilai nama itu tepat sebagai pengganti Ken Dwijugiasteadi yang segera memasuki masa pensiun.
Jika benar nanti Pakpahan yang dilantik, maka dia memiliki beban berat mewujudkan target penerimaan pajak sebanyak Rp1.415 triliun sebagaimana diamanatkan RAPBN 2018.
"Nama-nama yang beredar saya kira sudah mengerucut, sudah ada indikasi dalam satu atau dua tahun, DJP akan lebih lama melakukan pendekatan secara lunak secara politik," katanya.
Ia menambahkan, Pakpahan merupakan figur yang ideal untuk bisa mengawasi proses transisi, karena telah memiliki reputasi bagus, moderat dan kalem dalam menghadapi persoalan, seperti yang ditunjukkan dia selama ini sebagai direktur jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko di Kementerian Keuangan.
"Kelihatannya, DJP akan setengah dipaksa memilih jalan moderat. Kalau penegakan hukum akan lebih selektif karena guncangan ke depan akan makin kencang secara politik, tidak akan stabil sekarang, makanya butuh moderasi," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan akan menjaga transisi pergantian Direktur Jenderal Pajak agar tidak berdampak negatif pada upaya penghimpunan penerimaan negara di sisa 2017.
Robert Pakpahan saat ini menjabat Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Kementerian Keuangan sejak 12 Februari 2015. Sebelumnya, pria kelahiran Tanjung Balai, Sumatera Utara ini dilantik menjadi Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan pada 27 November 2013.
Ketertarikan Robert di bidang keuangan dan perpajakan membuatnya memutuskan masuk di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Ia kemudian lulus Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi STAN pada tahun 1981. Setelahnya pada tahun 1985 Robert lantas meneruskan studi Diploma IV di kampus yang sama hingga tamat pada 1987. Tak berhenti disitu, ia berhasil meraih gelar Doctor of Philosophy in Economics dari University of North Carolina at Chapel Hill, USA pada tahun1998.
Sebelum didaulat sebagai dirjen, Robert pernah menjadi Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak pada tahun 2003 hingga tahun 2005. Mulai saat itu, kariernya di Direktorat Pajak pun menanjak.
Sejak September 2005 Robert menduduki posisi Direktur Potensi dan Sistem Perpajakan hingga tahun 2006. Setelahnya, ia dipercaya sebagai Direktur Transformasi Proses Bisnis hingga 2011. Selanjutnya, Robert dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara pada tahun 2011.
Pada November 2014 lalu, Robert sempat mengikuti tes penulisan makalah dalam rangka rekrutmen terbuka pimpinan tinggi madya sebagai Direktur Jenderal Pajak. Berbekal pengetahuan dan pengalamannya, Robert bisa dikatakan cukup menguasai perekonomian Indonesia baik secara mikro maupun makro. Meskipun bukan orang baru di Ditjen Pajak, namun ia dinyatakan tidak lolos seleksi tahap kedua itu.
Hingga saat ini, Robert juga menjabat sebagai jajaran direktur di Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) yang mewakili ASEAN sejak Maret 2014. Disamping menjabat sebagai Komisioner dari Indonesia Deposit Insurance Corporation, sejak April 2016 lalu ia juga didaulat menjadi Komisioner di Indonesia Infrastructure Finance.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
