tirto.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan membenarkan adanya kemungkinan wajib pajak di sektor sawit yang belum terdeteksi oleh pemerintah.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa Kemenkeu saat ini sedang mencoba bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu juga menjadi alasan Hestu saat ditanya mengenai penurunan penerimaan pajak sektor sawit yang menjadi sorotan KPK.
Namun, menurut Hestu, penurunan pajak ini juga dipengaruhi pergerakan harga komoditas. Logikanya ketika harga komoditas turun maka pendapatan perusahaan juga turun sehingga pajak yang dibayarkan pun juga turun.
“Penurunan lebih kepada harga (sawit) turun. Tapi bahwa memang belum semua yang ada ter-cover semua di perpajakan, itu sedang kami kerjakan dengan KPK,” ucap Hestu kepada reporter Tirto.id saat ditemui di Millenium Sirih pada Rabu (17/7/2019).
Ketika ditanya mengenai adanya kemungkinan metode pelarian keuntungan ke luar negeri seperti melalui transfer pricing, Hestu belum mau mengambil kesimpulan.
Namun, ia memastikan bahwa pemerintah sudah memiliki mekanisme pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak.
Saat ini kata Hestu pemerintah sudah mewajibkan perusahana untuk menyampaikan dokumen-dokumen terkait transfer pricing. Misalnya cara membuat harga dan ketika mereka memutuskan menjual produknya ke perusahaan tertentu secara “istimewa”.
“Ini bisa mencegah modus-modus penghindaran pajak,” ucap Hestu.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyoroti eksploitasi sumber daya alam yang ternyata tidak sebanding dengan penerimaan negara. Laode mencontohkan fenomena itu terjadi pada sektor perkebunan sawit.
"Pajak dari sawit bukannya meningkat malah menjadi menurun. Ketika apa? Ketika lahan sawit kita bertambah luas," kata Laode di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
