Indeks Bpjs Kesehatan

Pemberlakuan syarat wajib BPJS Kesehatan untuk layanan dokumen kendaraan menunggu penyempurnaan Perpol.

Sofyan Djalil menyebut kepesertaan JKN untuk mengakses layanan publik sifatnya wajib.

Sanksi tidak ada pelayanan publik harus dimaknai BPJS Kesehatan harus meningkatkan pelayanan. Jangan mau uangnya saja.

Syarat kepesertaan BPJS Kesehatan untuk jual beli tanah dinilai tidak nyambung.

Cek iuran BPJS Kesehatan bisa dilakukan dengan empat cara, yakni lewat website, aplikasi, SMS dan ATM. 

Menurut Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati, sosialiasi & peningkatan pelayanan seharusnya dilakukan untuk menambah kepesertaan BPJS Kesehatan.

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengklaim sistem layanan JKN saat ini telah banyak perubahan ke arah yang lebih baik.

Salah satu bentuk kolaborasi yang sedang ditempuh BPJS Kesehatan adalah ketentuan kepesertaan sebagai syarat administrasi pelayanan publik.

Cara membuat BPJS Kesehatan gratis untuk syarat jual beli tanah mulai 1 Maret.

Menurut Taufiq kebijakan ini sebagai upaya pemerintah demi mengoptimalkan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.

Mulai 1 Maret 2022 Kartu BPJS Kesehatan harus dilampirkan sebagai syarat pendaftaran hak atas tanah atau satuan rumah susun yang diperoleh dari jual beli.

Berapa biaya USG di Puskesmas? Apakah ditanggung BPJS Kesehatan?

Peserta BPJS Kesehatan dapat membayar tunggakan iuran dengan mencicil melalui Program REHAB yang diterapkan mulai tahun 2022.

Nomor antrean untuk faskes bisa diperoleh secara online melalui aplikasi Mobile JKN dan website antrean.bpjs-kesehatan.go.id.

Cara daftar BPJS Kesehatan online lewat HP dan link download Mobile JKN.

Berikut adalah cara melakukan antrean fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan secara online.

Bagaimana cara daftar autodebit iuran BPJS Kesehatan JKN-KIS dapat melalui PANDAWA. Berikut cara selengkapnya.

Cara cek iuran BPJS Kesehatan di HP bisa dilakukan menggunakan Whatsapp, aplikasi JKN Mobile, Telegram, hingga Facebook Messenger. 

Kemenkes akan meminta persetujuan Kemenkeu untuk mengalihkan anggaran PBI BPJS Kesehatan 2021 untuk membayar klaim RS pelayanan COVID-19.

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp46,464 triliun untuk masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan pada 2022.