Vonis Bupati & Sekda Cilacap serta Temuan yang Terabaikan

tirto.id - Rangkaian sidang kasus korupsi bermodus pemerasan uang tunjangan hari raya (THR) dengan terdakwa Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Auliya Rachman, dan mantan Sekda Cilacap, Sadmoko Danardono, akhirnya berakhir.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada Selasa (10/11/2026) menyatakan keduanya terbukti melakukan korupsi sesuai dakwaan alternatif pertama, Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor.

Terdakwa Syamsul mendapat hukuman lebih tinggi.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syamsul Aulia Rahman dengan pidana penjara selama 5 tahun," tegas Ketua Majelis Hakim Rosana Irawati.

Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman denda Rp250 juta kepada Syamsul. Jika denda tersebut tidak dibayar atau hartanya tak mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan kurungan tambahan 90 hari.

Selain itu, hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Syamsul berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp568 juta, dengan memperhitungkan uang yang telah disita untuk dikembalikan kepada para kepala OPD yang telah diperas.

Bahkan, hakim menghukum Syamsul dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Sementara itu, terdakwa Sadmoko mendapat hukuman lebih ringan. Dia divonis empat tahun penjara, sama dengan tuntutan penuntut umum KPK.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sadmoko Danardono dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda sejumlah Rp200 juta subsider kurungan 80 hari," ucap Hakim Rosana.

Hal-hal yang meringankan vonis adalah Sadmoko bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, berterus terang mengakui perbuatannya, serta menjadi saksi mahkota yang membongkar peran pelaku utama.

Sekongkol Memeras Bawahan

Majelis hakim menilai Bupati Syamsul dan Sekda Sadmoko bekerja sama memeras 21 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap hingga terkumpul Rp568 juta.

"Syamsul Auliya Rachman merupakan pelaku utama dan Sadmoko Danardono sebagai pelaku turut serta," ungkap Hakim Rosana.

Sadmoko meneruskan pesan Syamsul kepada sejumlah pejabat, di antaranya Ferry Adi Dharma, Sumbowo, dan Budi Santosa, untuk mengoordinasikan pengumpulan uang dari para kepala OPD.

Permintaan itu membuat para kepala OPD berada dalam posisi terpaksa. Sebab, Syamsul sebagai bupati sekaligus pejabat pembina kepegawaian memiliki kewenangan dalam promosi, mutasi, dan pengangkatan pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap.

Hakim menilai Sadmoko dan Syamsul memahami bahwa permintaan uang tersebut tidak memiliki dasar hukum. Meski demikian, keduanya tetap menjalankan peran masing-masing hingga pengumpulan uang terlaksana.

"Kedua terdakwa memiliki kesepakatan niat jahat untuk melakukan tindak pidana dan merealisasikan dalam bentuk kerja sama yang nyata,” demikian pertimbangan majelis hakim.

Majelis hakim menegaskan, peran keduanya tidak bisa dipisahkan hanya karena perbedaan jabatan. Dalam konteks turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing terdakwa dipandang sebagai satu kesatuan.

“Tanpa perbuatan dan peran terdakwa Sadmoko maka tindak pidana ini tidak akan terjadi. Demikian pula sebaliknya, tanpa peran dan perbuatan Syamsul maka tindak pidana ini pun tidak akan terjadi,” ujar hakim.

Atas pertimbangan tersebut, majelis menyatakan unsur turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi. Keduanya dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rencana Bagi-Bagi THR 2026 untuk Forkopimda

Uang Rp568 juta yang dikumpulkan dari 21 kepala OPD Cilacap rencananya dibagikan sebagai tunjangan hari raya (THR) kepada sejumlah pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjelang Idulfitri 2026.

Namun, rencana pembagian itu batal setelah KPK lebih dulu melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Dalam putusannya, majelis hakim mengungkap fakta tentang anak buah Syamsul dan Sadmoko yang telah mengemas uang tersebut ke dalam delapan goodie bag.

Rinciannya, kemasan Rp100 juta untuk Kapolresta Cilacap, Rp75 juta untuk Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cilacap, Rp50 juta untuk Komandan Kodim (Dandim) 0703/Cilacap, dan Rp50 juta untuk Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Cilacap Rp50 juta, Rp20 juta untuk Ketua Pengadilan Negeri (PN) Cilacap, dan Rp20 juta untuk Ketua Pengadilan Agama (PA) Cilacap.

Sementara itu, dua goodie bag sisanya disiapkan untuk pejabat non-Forkopimda, yani pejabat Kasat di Polresta Cilacap Rp100 juta dan pejabat Kepala Seksi (Kasi) di Kejari Cilacap Rp100 juta.

Jika dijumlahkan, alokasi uang untuk delapan penerima tersebut mencapai Rp515 juta. Dengan demikian, terdapat selisih Rp53 juta dari total uang Rp568 juta yang disita KPK.

Majelis hakim tidak merinci peruntukan sisa uang tersebut dalam pertimbangan yang tersedia.

Sebelumnya, saksi Ferry Adi Dharma juga menjelaskan soal perbedaan jumlah uang yang disiapkan dan yang disita KPK. Menurut dia, uang dalam delapan goodie bag berjumlah Rp515 juta.

Pemerasan Sudah Jadi Tradisi?

Pengumpulan uang atau pemerasan dari kepala OPD untuk THR Forkopimda ternyata bukan hanya muncul pada 2026. Praktik serupa juga terungkap pernah terjadi pada tahun sebelumnya.

Dalam putusannya, majelis hakim menyebut THR Forkopimda pada 2026 mengacu pada pola pembagian tahun 2025. Kebutuhan dana berkisar Rp500 juta hingga Rp700 juta. Nominal tersebut kemudian menjadi patokan dalam pemerasan uang dari para kepala OPD.

Fakta pemberian THR pada 2025 terungkap saat Sadmoko diperiksa sebagai saksi mahkota dalam persidangan Syamsul. Di hadapan majelis hakim, dia mengaku pernah mengantarkan uang atas nama bupati kepada lima pejabat Forkopimda menjelang Lebaran 2025.

Lima pejabat yang menerima uang, yakni Kapolresta Cilacap Rp100 juta, Dandim Cilacap Rp75 juta, Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap Rp50 juta, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Cilacap masing-masing Rp20 juta.

Total pemberian kepada kelima pejabat tersebut mencapai Rp265 juta.

"Saya antar sendiri, saya sampaikan 'amanah dari bupati'," kata Sadmoko dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Rosana Irawati.

Sadmoko juga mengungkapkan bahwa uang THR tersebut berasal dari iuran para pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Cilacap. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ferry Adhi Dharma, disebut menyiapkan uang tersebut sebelum melaporkannya kepada bupati.

"Setelah uang siap, lapor ke bupati, kemudian diserahkan," ujar Sadmoko.

Meski fakta pemberian THR pada 2025 terungkap di persidangan, majelis hakim tidak mengulasnya secara mendalam dalam putusan perkara ini. Putusan berfokus pada pemerasan THR 2026.

Kasus Lama Dibiarkan Berlalu?

Pemberian THR pada 2025 pun bukan sekadar cerita di luar perkara. Praktik tersebut telah terungkap sebagai fakta persidangan melalui kesaksian Sadmoko Danardono.

Bahkan, uang senilai Rp265 juta itu disebut mengalir kepada lima pejabat Forkopimda yang memiliki posisi penting di Kabupaten Cilacap.

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan: apakah pemberian uang kepada para pejabat pada 2025 akan dibiarkan berlalu begitu saja?

Saat sidang pleidoi pada Selasa (13/10/2026), Sadmoko telah meminta KPK memeriksa para pejabat Forkopimda yang menerima uang tersebut.

Melalui penasihat hukumnya, Sadmoko meminta KPK menelusuri penerimaan uang tersebut, termasuk memastikan apakah para penerima memiliki kewajiban melaporkan pemberian itu dan apakah terdapat unsur tindak pidana.

“Memohon agar pihak-pihak penerima uang atau pemberian terkait THR Forkopimda yang terjadi tahun 2025 diperiksa KPK untuk memastikan ada tidaknya kewajiban pelaporan dan tindak pidana,” demikian permohonan penasihat hukum Sadmoko.

Permintaan itu penting karena uang yang diberikan pada 2025 disebut berasal dari iuran para pimpinan OPD. Artinya, persoalannya tidak berhenti pada siapa yang menerima, tetapi juga menyangkut asal-usul uang dan proses pengumpulannya.

Namun, belum ada kepastian apakah fakta pemberian THR pada 2025 tersebut akan ditindaklanjuti melalui penyelidikan atau penyidikan tersendiri.

Seusai sidang vonis pada Selasa (10/11/2026), Jaksa Penuntut Umum KPK, Richard Marpaung, tidak memberikan jawaban mengenai kemungkinan pengembangan perkara untuk menjerat pihak lain.

"Itu ranah penyidik, kami penuntut umum," ujarnya.