Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, memastikan pemerintah pusat akan membiayai penuh perbaikan gedung pemerintahan di Kabupaten Kediri, yang rusak akibat kerusuhan 30 Agustus lalu. Dody menyebut, kebutuhan anggaran mencapai Rp100 miliar. Sedangkan, rehabilitas gedung DPRD Kota Kediri ditunda, mengingat adanya permintaan pindah lokasi.
Dody bilang, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat akan mendukung penuh perbaikan fasilitas umum yang terdampak kerusuhan.
"Kita sudah berikan arahan kepada kepala Balai saya, untuk bekerja secepat-cepatnya agar Pak Bupati dan teman-teman dewan segera bisa bekerja dengan maksimal lagi untuk melayani masyarakat," kata Dody saat mengunjungi Kediri, Minggu (14/9/2025).
Pemerintah Pusat akan mengerjakan secara penuh. Bila daerah punya dana lain, menurut Dody bisa dipakai untuk kepentingan lain, terutama untuk masyarakat Kabupaten Kediri.
"Untuk yang rusak parah seperti gedung Dewan akan kita bangun dari nol, sedangkan untuk yang tidak terlalu parah akan direhab. Pembangunan kembali sudah dilakukan mulai kemarin Sabtu (13/9/2025). Untuk biaya diperkirakan mencapai Rp100 Miliar," ucapnya.
Sementara itu, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana, menyampaikan bahwa arahan dari Menteri PU akan segera ditindaklanjuti, termasuk mengenai penghapusan aset akibat kerusakan berat pada bangunan lama.
“Karena bangunan lama diratakan, maka akan ada proses penghapusan aset. Hal ini akan kami bahas bersama teman-teman di DPRD,” ujar Bupati.
Tunda Rehabilitasi Gedung DPRD Kota Kediri
Usai dari Kabupaten Kediri, Dody meninjau kondisi gedung DPRD Kota Kediri bersama Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, dan pimpinan DPRD Kota Kediri.
Mereka berkeliling memeriksa bagian-bagian gedung yang mengalami kerusakan paling parah. Dody menyampaikan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, mengingat adanya permintaan agar gedung DPRD dipindahkan ke lokasi baru.
“Kalau ingin dipindahkan harus ada persetujuan dari Menteri Keuangan, karena Kementerian PU hanya bisa merehabilitasi. Permintaan ini akan kami teruskan dulu ke Kementerian Keuangan. Jadi sementara upaya rehabilitasi kami tunda,” jelas Dody.
Terkait anggaran, ia menjelaskan nilainya akan disesuaikan berdasarkan arahan Kementerian Keuangan, dengan pembagian porsi APBN dan APBD. Untuk Kota Kediri, kebutuhan rehabilitasi diperkirakan sekitar Rp15 miliar, namun jika dibangun di lokasi baru tentu menurut Dody akan lebih besar.
Menurut Doddy, pemerintah pusat sudah menyiapkan skema anggaran hampir Rp1 triliun untuk pemulihan gedung-gedung pemerintahan yang terbakar di sejumlah daerah termasuk Kediri.
“Kalau di daerah lain rata-rata memilih dibangun kembali di lokasi yang sama. Tapi kalau di Kota Kediri Bu Wali dan Bu Dewan ingin pindah, ya akan kami proses sesuai mekanisme,” tambah Dody.
Ketua DPRD Kota Kediri, Firdaus, menjelaskan alasan pihaknya mengusulkan pembangunan di lokasi baru. Gedung lama dinilai terlalu sempit dan kurang representatif. Baik itu untuk audiensi maupun rapat dengan masyarakat.
“Sebanyak 29 anggota DPRD sudah berparipurna dengan Mbak Wali. Karena Kota Kediri punya lahan yang bisa dimanfaatkan, maka kami ajukan untuk dipindahkan,” jelasnya.
Sementara ini DPRD Kota Kediri menggunakan ruang-ruang di Balai Kota Kediri sebagai tempat rapat. Sembari menunggu perbaikan kantor sementara di Gedung Nasional Indonesia. Adapun lokasi alternatif pembangunan gedung baru akan diumumkan setelah ada kesepakatan dengan pemerintah pusat.
=====
Info Kediri adalah akun IG City Info yang merupakan bagian dari #KolaborasiJangkarByTirto.
Penulis: Info Kediri
Editor: Siti Fatimah
