Purbaya Tak Masalah Monitoring Serapan APBN Beralih ke Setneg

tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku tak masalah jika kewenangan pengawasan realisasi anggaran kini beralih ke tangan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi.

Sebab, meski tak ikut mengawasi masalah penyerapan belanja oleh seluruh kementerian/lembaga (K/L), ia masih memiliki banyak urusan terkait keuangan negara yang harus dikerjakan.

“Nanti mereka yang ngerjain Satgas tersebut yang ngerjakan, bukan saya lagi. Saya ngerjain yang lain, kan banyak. Jadi, nggak ada masalah, emang seperti itu desainnya,” ujarnya dalam media briefing, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

Lagi pula, jika melihat ke belakang, monitoring penyerapan anggaran maupun realisasi belanja K/L tak dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, hal ini dilakukan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Kemudian, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tugas tersebut dipegang oleh Kantor Staf Presiden (KSP).

Kini, Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah yang terdiri dari 3 Kelompok Kerja (Pokja).

Pokja I berfokus pada percepatan realisasi dan pelaksanaan anggaran dalam program strategis pemerintah; Pokja II bertanggung jawab untuk mempercepat implementasi program dan mengatasi berbagai kendala atau hambatan (debottlenecking); dan Pokja III bertugas menyusun dan mempercepat penyelesaian regulasi serta penegakan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan program.



“Sekarang sudah ada Tim Percepatan Program Pembangunan? Tim yang dibuat Kemenko Perekonomian untuk percepatan program pemerintah, itu ada Pokja I kalau nggak salah, yang memonitoring penyerapan anggaran. memang sudah dialihkan ke sana, jadi nggak ada isu itu,” tegas Purbaya.



Meski begitu, di dalam Pokja tersebut, Kemenkeu memiliki perwakilan yakni Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti. Dengan keterlibatan ini, Kementerian Keuangan akan tetap berperan aktif dalam pengawasan penyerapan anggaran.

“Begitu Satgas ada ya sudah Kemudian Pak mensesneg kan di sana, selesai lebih cepat. Tapi nanti keuangan juga Berperan aktif di sana Kalau nggak salah Pak Prima dari perbendaharaan. jadi emang harusnya seperti itu,” tukas Purbaya.