Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2025 dalam Rapat Paripurna di DPR RI, Kamis (2/7/2026).
Dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tersebut, posisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir tahun tercatat sebesar Rp438,26 triliun.
Purbaya memaparkan bahwa pada awal tahun 2025, posisi SAL berada di angka Rp457,54 triliun. Sepanjang tahun berjalan, saldo tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan APBN sebesar Rp93,15 triliun, dengan memperhitungkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp72,40 triliun serta berbagai penyesuaian lainnya.
"Memasuki tahun 2025, posisi saldo anggaran lebih atau SAL berada pada angka Rp457,54 triliun. Setelah dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan APBN sebesar Rp93,15 triliun, dan memperhitungkan silpa Rp72,40 triliun, serta penyesuaian lainnya, saldo akhir tahun tercatat sebesar Rp438,26 triliun," ujar Purbaya dalam pidato penyampaian RUU LKPP di Gedung DPR.
Meskipun mengalami penurunan dibandingkan posisi awal tahun, Purbaya menekankan bahwa angka tersebut masih berada pada level yang memadai.
"Saldo ini tetap berada pada level yang memadai dan berfungsi sebagai penyangga fiskal dalam menghadapi berbagai risiko dan ketidakpastian ke depan," ucapnya.
Dalam laporannya, Purbaya juga memaparkan capaian makroekonomi sepanjang 2025. Di tengah fragmentasi perdagangan dan eskalasi tensi geopolitik global, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga di angka 5,11 persen year on year (yoy).
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga di level 4,98 persen dan pembentukan modal tetap bruto di level 5,09 persen. Sementara itu, inflasi berada pada level rendah 2,92 persen, masih dalam rentang sasaran yang ditetapkan.
Dari sisi pendapatan negara, realisasi mencapai Rp2.765,13 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.218,17 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp541,53 triliun, dan hibah Rp5,43 triliun.
Sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp3.435,46 triliun, meliputi belanja pemerintah pusat Rp2.586,42 triliun dan transfer ke daerah Rp849,04 triliun. Angka ini lebih tinggi dari rencana awal setelah adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mendorong efisiensi belanja Rp306,7 triliun sekaligus membuka ruang relaksasi melalui anggaran belanja tambahan Rp206,4 triliun.
Dengan realisasi tersebut, defisit APBN 2025 terkendali sebesar 2,81 persen terhadap PDB atau Rp670,34 triliun. Untuk membiayai defisit, realisasi pembiayaan netto mencapai Rp742,73 triliun atau 20,54 persen lebih tinggi dari target.
Purbaya juga memaparkan bahwa neraca per 31 Desember 2025 mencerminkan posisi keuangan yang solid dengan total aset mencapai Rp14.698 triliun, kewajiban sebesar Rp11.527,29 triliun, dan ekuitas sebesar Rp3.073,69 triliun.
"Hal ini mencerminkan kekayaan bersih negara sekaligus kapasitas fiskal yang dimiliki untuk mendukung agenda pembangunan secara berkelanjutan," ujarnya.
Dari sisi operasional, pendapatan operasional mencapai Rp3.006,42 triliun sedangkan beban operasional sebesar Rp3.429,51 triliun, menghasilkan defisit operasional Rp423,09 triliun. Secara keseluruhan, defisit laporan operasional tercatat sebesar Rp532,99 triliun setelah memperhitungkan kegiatan non-operasional.
Pemerintah juga memberikan paket stimulus ekonomi secara bertahap sepanjang 2025 dengan total Rp110,7 triliun. Stimulus diarahkan untuk menjaga daya beli, mendorong konsumsi domestik, serta memperkuat sektor riil melalui dukungan bagi UMKM, sektor padat karya, program magang, hingga diskon tiket pada masa liburan.
Hasilnya, tingkat pengangguran turun menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025 dari 4,91 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan juga menurun dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
