Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan, anggaran untuk iuran keanggotaan Dewan Perdamaian Dunia untuk Gaza (Board of Peace/BoP) akan mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp17 triliun.
Nantinya, anggaran tersebut akan diambil dari kantong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026, utamanya dari pos belanja Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
“Oh, itu dari anggaran (negara) lah pasti jadinya. Ya, nanti salurannya lewat Kemhan kan? Pasti salurannya lewat Kemhan,” ujar dia, kepada para pewarta usai acara Indonesia Economic Summit (IES) 2026, di Shangri La Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2026).
Menurutnya, anggaran iuran keanggotan BoP ini tidak terlalu membebani APBN. Namun, ia akan terlebih dulu melihat realisasi nantinya.
Jika anggaran negara cukup terbebani dengan dana iuran ini, bisa jadi Purbaya akan melakukan penyesuaian terhadap APBN 2026. Namun, ia memastikan bahwa dalam menjaga belanja negara, termasuk dalam membayarkan iuran ini akan dilakukan dengan hati-hati supaya beban APBN tidak terlampau berat.
“Nanti kita lihat. Kalau nggak cukup, ya kita realokasi kan? Yang penting adalah kita akan menjaga anggarannya tetap prudent (dijalankan dengan hati-hati),” tambahnya.
Selain itu, Indonesia juga masih memiliki anggaran cadangan untuk kegiatan tertentu. Sehingga, tidak menutup kemungkinan juga anggaran iuran BoP akan diambil dari kantong dana cadangan dalam APBN 2026.
“Pasti aman, kalau cuma Rp16 triliun saja nggak terlalu masalah,” tegas dia.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Kemlu), Sugiono, menyampaikan bahwa iuran keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) sebesar 1 miliar dolar ialah untuk pembangunan Palestina. Dus, ini merupakan membership fee seperti yang disangkakan banyak pihak.
"Jadi gini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya, bahwa pembentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya dan Palestina, termasuk upaya rekonstruksi," kata Sugiono di Komplek MPR/DPR RI, Selasa (27/1/2026).
Menurutnya, satu-satunya jalan keluar pendanaan untuk pembangunan Palestina terkhusus Gaza adalah dari iuran yang terkumpul oleh para anggota Dewan Perdamaian. Dirinya kemudian mempertanyakan dana asal muasal dana yang digunakan untuk membayar pembangunan Palestina.
"Terus rekonstruksi siapa yang bayar? Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Kan seperti itu. Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ," jelasnya.
Dia menegaskan, ada sejumlah keuntungan yang didapat oleh para anggota Dewan Perdamaian. Namun dirinya enggan menjelaskan secara detail apa saja yang didapat dari organisasi bentukan Donald Trump tersebut.
"Yang tentu saja ada keuntungan lain yaitu merupakan anggota tetap dari Board of Peace," ungkapnya.
Sugiono menerangkan bahwa tidak ada kewajiban untuk membayar biaya keanggotaan BOP. Meski demikian, dengan membayar iuran tersebut, Indonesia dapat menjadi anggota permanen dalam BOP.
"Itu semua negara yang diundang itu entitled untuk menjadi member selama 3 tahun. Jadi kalau misalnya ikut berpartisipasi yang 1 miliar (dolar AS) itu artinya dia permanen," ujarnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
