tirto.id - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan penghargaan "Gabut Award" kepada lembaga DPR RI, khususnya di periode 2014-2019 karena dinilai memiliki kinerja yang buruk.
Beberapa anggota kader PSI datang ke Biro Protokol DPR RI untuk meminta izin bertemu dengan para pimpinan DPR RI, Senin (1/4/2019) pagi. Namun, karena ada kendala dan lain hal, PSI tak bisa menemui para pimpinan.
"Niatnya kami datang kesini karena ingin memberikan award. Award-nya adalah karena kami prihatin dengan kualitas dan kuantitas hasil undang-undang yang sudah dikerjakan selama lima tahun menjelang akhir periode kerja. Kami datang ke sini menyampaikan sikap dan menyampaikan bahwa kami benar-benar prihatin," kata fungsionaris PSI Daniel Tumiwa, saat ditemui di DPR RI, Senin pagi.
Daniel mengatakan bahwa PSI merupakan sekelompok orang yang prihatin dan siap masuk ke DPR untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan lembaga.
"Dan bahkan kami menyatakan siap dipecat jika kami tak menjalankan tugas. Jadi award ini adalah bentuk prihatin atas hasil jumlah undang-undang yang diselesaikan, sangat resah," katanya.
Hal tersebut diamini oleh juru bicara PSI bidang Teknologi Informasi, Sigit Widodo. Ia menilai ada penurunan kualitas anggota DPR RI sejak reformasi hingga saat ini.
"Sehingga beberapa lembaga dan termasuk Formappi menyatakan bahwa DPR saat ini adalah DPR terburuk sejak reformasi. Dan kita melihat sendiri di rapat paripurna kemarin teman-teman DPR hanya datang 24, sedangkan mereka absen 193," kata Sigit.
"Kemudian kita juga melihat tahun lalu mereka hanya bisa meloloskan lima undang undang dari 50 RUU. Sementara anggaran anggota DPR tiap tahunnya naik, tetapi kualitas dan kuantitas hasil kerja menurun," lanjutnya.
Oleh karena itu Sigit berharap masyarakat lebih cerdas dalam pemilu 17 April mendatang agar tidak memilih anggota DPR RI yang kualitasnya rendah dan sudah diketahui.
"Kita juga sangat prihatin ada Ketua DPR yang ditangkap oleh KPK ditahun 2017 kemarin, dan wakil ketuanya ditangkap tahun 2018. Ini menunjukan bahwa DPR mesti dibersihkan dari kelompok-kelompok yang memang hanya menginginkan berkuasa untuk kepentingan pribadinya dan tidak berpikir untuk kepentingan bangsa dikemudian hari," katanya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
