Program Sekolah Rakyat Hadir di Timur Indonesia

tirto.id - Digagas oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat menjadi wajah baru dalam pendidikan Indonesia. Tidak hanya menghadirkan akses pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, Sekolah Rakyat juga hadir di wilayah Timur Indonesia.

Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, mengatakan, pengadaan Sekolah Rakyat di Papua bekerja sama dengan pemerintah setempat.

"Untuk di Papua, kita bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota. Untuk rekrutmen siswa, bekerja sama dengan aparatur pemerintah daerah, ada Dinsos (Dinas Sosial), ada BPS tentunya, juga kita bekerja sama dengan masyarakat adat yang ada di sana," ujarnya saat hadir secara daring dalam acara Dialog Pagelaran Budaya RRI Nabire, Rabu (23/7/2025).

Adapun acara ini digelar secara hybrid di SMA YPPK Adhi Luhur, Nabire, Papua. Turut hadir Direktur Institut Usba Charles Imbir, segenap jajaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Nabire, serta civitas akademika SMA YPPK Adhi Luhur.

Pada kesempatan ini, Agus Jabo menjelaskan, Sekolah Rakyat memberikan harapan bagi keluarga-keluarga miskin, terutama yang anaknya berpotensi putus sekolah atau sudah putus sekolah, sehingga bisa melanjutkan sekolah untuk mewujudkan cita-cita.

"Pak Presiden ingin semua anak Indonesia sekolah, baik yang kaya, yang miskin, semua harus sekolah. Supaya kemudian keluarga miskin bisa memutus transmisi kemiskinan dan bisa kemudian mengangkat ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat, maupun ekonomi bangsa," tuturnya.

Sebanyak 63 titik Sekolah Rakyat rintisan telah memulai kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Senin (14/7/2025). Rencananya, pada akhir Juli 37 titik Sekolah Rakyat lainnya akan mulai beroperasi.

"Sekarang ini, (Sekolah Rakyat) yang sudah ada, kemudian dibuka dan sekarang ini sedang melaksanakan MPLS itu ada 63 sekolah, termasuk yang ada di Papua," terangnya.

Ke depannya, Sekolah Rakyat akan hadir minimal satu di setiap wilayah kabupaten/kota. Oleh sebab itu, Agus Jabo menyampaikan keterbukaannya untuk kolaborasi dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini, apabila pemerintah daerah menyediakan lahan, Sekolah Rakyat akan dibangun.

"Jadi walaupun tempatnya jauh, karena ini boarding tidak ada masalah, yang penting guru-gurunya bersedia, murid-muridnya juga bersedia, sehingga di mana pun tempatnya itu tidak ada masalah selama instrumen untuk proses belajar mengajar terpenuhi," urainya.

Sementara itu, Direktur Institut Usba, Charles Imbir, menyampaikan apresiasi atas program Sekolah Rakyat yang hadir di tanah Papua. "Untuk Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah yang menurut saya cukup baik, karena akan memastikan keluarga-keluarga yang miskin ekstrem bisa diatasi soal pendidikannya," ujarnya.

Charles menjelaskan Papua penuh dengan sumber daya alam. Namun ironisnya, tidak sedikit masyarakatnya masih miskin sehingga anak-anaknya kesulitan mendapat pendidikan layak. Pada akhirnya, Charles mengatakan, kemiskinan akan diwariskan.

"Sehingga yang petani akan tetap menjadi petani, nelayan akan tetap menjadi nelayan, keluarga miskin akan tetap miskin. Tapi kita bersyukur negara hadir dengan program pendidikan Sekolah Rakyat yang berpola asrama, di mana dalam sekolah itu bukan hanya mata pelajaran biasa tapi juga ada pendidikan vokasi, yang mana akan membantu meningkatkan skill adik adik kita," tutupnya.

(INFO KINI)