tirto.id - OTT KPK yang menyeret Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok pada Kamis (5/2/2026) disebut terkait dengan PT Karabha Digdaya. Perusahaan apakah Karabha Digdaya ini?
Sebelumnya, Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Bandung Hery Supriyono menyatakan bahwa tiga pejabat PN Depok telah terjaring OTT KPK. Ketiganya menjabat sebagai ketua, wakil ketua, dan juru sita di PN Depok.
"Info yang saya terima itu wakil, ketua, dan juru sita. Ada tiga orang," kata Hery dalam rekaman suara yang diterima Tirto pada Jumat.
Sementara itu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengonfirmasi bahwa penangkapan petinggi PN Depok itu terkait dengan sengketa lahan di Cimanggis, Depok.
"Secara garis besar seperti itu," kata Asep ketika ditanya wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat.
KPK menangkap tujuh orang dalam gelar OTT pada Kamis tersebut. Tiga di antaranya merupakan pejabat PN Depok. Belakangan, empat orang sisanya disebut merupakan pihak swasta dari PT Karabha Digdaya.
Profil PT Karabha Digdaya
Meskipun disebut sebagai pihak swasta dalam gelar OTT KPK pada Kamis, PT Karabha Digdaya merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Kepemilikan perusahaan ini dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Sebagai entitas usaha di bawah Kementerian Keuangan, PT Karabha Digdaya memiliki fungsi untuk mengelola aset negara. Hal ini termasuk pada pengelolaan properti dan aset sitaan yang diserahkan ke Kementerian Keuangan.
"PT Karabha Digdaya merupakan perusahaan dari aset eks. Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang sahamnya dipegang 100% oleh Kementerian Keuangan," tulis keterangan di laman resmi Ditjen Kekayaan Negara.
Perusahaan ini dikenal luas lewat pengelolaan Emeralda Golf Club dan Cimanggis Golf Estate, keduanya terletak di Cimanggis.
Pada 2025 lalu, perusahaan ini melebarkan lini bisnisnya di bidang pengelola kawasan hunian eksklusif lewat pembangunan kawasan Umma Arsa di Lingkar Kebayunan Tapos, Depok, Jawa Barat. Grand launching Umma Arsa ini dilakukan pada 26 Mei 2025.
Kompleks hunian Umma Arsa ini direncanakan bakal menjadi tempat untuk sekitar 61 hunian dengan rentang harga jual dari Rp980 juta hingga Rp1,5 miliar.
Dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2022-2026 PT Karabha Digdaya, disebutkan bahwa perusahaan ini berfokus pada upaya "penyelesaian permasalahan lahan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di bidang estate, dan persiapan perusahaan menjadi pengembang mandiri".
Penulis: Rizal Amril Yahya
Editor: Ilham Choirul Anwar
Masuk tirto.id

































