Masuk tirto.id
tirto.id - Kasus Hotel Sultan mengingatkan kembali pada sosok tokoh militer era awal kemerdekaan, Ibnu Sutowo. Perusahaan yang dibuatnya berkaitan dengan peristiwa eksekusi lahan Hotel Sultan pada Kamis (18/6/2026). Berikut profil Ibnu Sutowo dan rekam jejaknya di masa lalu terkait sengkarut sengketa tanah tersebut.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi mengeksekusi lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan pada Kamis. Pengosongan lahan ini sempat berlangsung ricuh.
Ratusan aparat gabungan dari TNI dan Polri diterjunkan dalam eksekusi tersebut. Mereka kemudian terlibat bentrok dengan massa pegawai dan pendukung PT Indobuildco selaku pengelola hotel tersebut.
Peristiwa ini menandai hal baru dalam sengketa lahan Hotel Sultan yang sudah bergulir sejak 2000 lalu. Selama 26 tahun, lahan Blok 15 GBK tempat hotel tersebut berdiri telah diperebutkan oleh negara dan PT Indobuildco.
Sengketa hukum pertanahan ini lalu berakhir pada 28 November 2025. Kala itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan untuk memenangkan negara. Majelis hakim menilai bahwa hak guna bangunan (HGB) yang dimiliki PT Indobuildco berakhir pada 2023 dan tidak bisa diperpanjang.
Dalam sengketa, ada nama penggede militer era awal kemerdekaan yang ikut dikenang. Ia adalah Ibnu Sutowo, mantan Jenderal TNI sekaligus eks menteri sekaligus eks Direktur PT Pertamina yang sudah lama mangkat.
PT Indobuildco merupakan salah satu perusahaan dalam gurita bisnis keluarga Ibnu Sutowo. Perusahaan ini dibentuk ketika sang jenderal berada di puncak lingkaran kekuasaan.
Profil Ibnu Sutowo Bos Pertama PT Indobuildco
Meski dikenal sebagai pembesar militer, pejabat elite hingga pengusaha, nama Ibnu Sutowo pertama-tama melekat sebagai dokter. Lahir pada 1914 di Cepu, Hindia Belanda, Ibnu merupakan dokter lulusan Nederlandsch Indische Artsen School (NIAS) di Surabaya tahun 1940.
Ia menjadi dokter di masa wabah malaria yang melanda sebagian besar Pulau Jawa. Oleh karenanya, ketika lulus sekolah kedokteran pada 1940, Ibnu termasuk dokter yang dikerahkan dalam pemberantasan dampak sisa wabah malaria.
Kariernya di bidang kesehatan itu lalu melejit di Palembang. Ia mula-mula ditugaskan jadi dokter di kota tersebut, lalu lambat laun jadi Kepala Rumah Sakit Umum Palembang pada 1945.
Ia mengemban jabatan kepala rumah sakit ketika Indonesia terbentuk jadi negara merdeka. Gegap gempita kemerdekaan menjalar ke berbagai daerah.
Kemudian, setahun Indonesia merdeka pada 1946, Ibnu Sutowo banting setir. Ia tetap jadi dokter, tapi ia memilih untuk jadi dokter prajurit bagi Tentara Republik Indonesia (TRI) Darat di Sumatera Selatan.
Keputusan itu rupanya jadi titik balik penting dalam hidup Ibnu Sutowo. Hal ini dikarenakan selama satu dekade berikutnya, ia terus naik pangkat dan berhasil menjadi perwira tinggi.
Tepat pada 1955, Ibu Sutowo sudah jadi Panglima Tentara Teritorium II/Sriwijaya, cikal bakal Kodam II/Sriwijaya dengan wilayah operasi seluruh Sumatera Selatan.
Cemerlangnya karier militer Ibnu Sutowo juga terjadi dalam momentum yang tepat setidaknya bagi Ibnu Sutowo. Hal itu karena pada 1957, Kepala Staf Angkatan Darat Letjen AH Nasution mengeluarkan kebijakan penting yang kemudian mengubah peta politik Indonesia: dwifungsi ABRI.
Kebijakan dwifungsi menjadikan tentara bisa ditempatkan di jabatan-jabatan sipil. Dari urusan tembak menembak senjata, ranah kerja militer meluas hingga sektor pemerintah dan bisnis.
Ibnu Sutowo lalu kebagian manis kebijakan itu. Tepat pada 1957, ia didapuk sebagai Direktur PT Tambang Minyak Sumatera Utara (Permina), salah satu cikal bakal PT Pertamina.
Penunjukkan itu membuatnya, sekali lagi, berada di momen yang mujur untuk kariernya. Hal ini lantaran PT Permina merupakan pintu masuk bagi Ibnu Sutowo untuk menanamkan rekam jejak di bidang energi.
Benar saja, setelah PT Permina, kariernya di bidang permimyakan berjalan selicin minyak bumi. Ia kemudian menjabat sebagai Kepala Jawatan Minyak dan Gas Bumi pada 1960, Kepala Direktorat Minyak dan Gas Bumi pada 1963 hingga Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi pada 1966.
Seluruh jabatan sipil itu diemban Ibnu Sutowo selagi jadi tentara aktif. Ia menaiki karier pemerintahannya sembari mengantongi izin pegang senjata.
Pada 1968, Ibnu sudah jadi Jenderal TNI dan ia didapuk jadi Direktur PT Pertamina. Perusahaan minyak negara yang baru baru dibentuk ini merupakan gabungan banyak perusahaan minyak negara.
Di sanalah karier dan pengaruh Ibnu Sutowo melegenda. Ia jadi Direktur PT Pertamina terlama sepanjang sejarah. Ia juga mengepalai perusahaan itu ketika Indonesia diliputi durian runtuh “oil boom” Pada 1970-an.
Era itu juga jadi pertalian Ibnu Sutowo dengan sengketa lahan Hotel Sultan yang terjadi kini. Hal itu berpangkal dari permintaan Gubernur Jakarta kala itu, Ali Sadikin.
Ali Sadikin tengah bersiap untuk menjadikan Jakarta sebagai tuan rumah konferensi pariwisata Asia Pasifik. Jumlah tamu yang hadir sekitar 3.000 orang dan mereka memerlukan akomodasi.
Karena keterbatasan hotel bertaraf internasional di Jakarta saat itu, Ali Sadikin lalu mengajukan permintaan ke Pertamina untuk membangun hotel besar di kawasan Senayan pada 1971.
Ibnu Sutowo pun menyanggupi hal tersebut. Hotel dibangun di Blok 15 GBK dan pada 1973 dibentuklah PT Indobuildco sebagai pengelola hotel yang kini jadi Hotel Sultan itu.
Akan tetapi, seturut kesaksian mendiang Ali Sadikin, eks Gubernur Jakarta itu merasa tertipu dalam pembangunan Hotel Sultan. Ia semula mengira bahwa PT Indobuildco merupakan anak perusahaan Pertamina. Ia lantas menyadari belakangan bahwa PT Indobuildo dimiliki secara pribadi oleh Ibnu Sutowo.
Sengketa Hotel Sultan pun jadi salah satu kontroversi yang melekat pada Ibnu Sutowo dan keluarganya hingga kini. Setelah puluhan tahun wafat, bangunan yang semula milik eks Jenderal TNI itu kini dieksekusi pengadilan lewat bantuan ratusan personel tentara dan polisi. Pemilik sudah berpindah ke anaknya, Pontjo Sutowo. Kasus Hotel Sutan pun menemui keputusan untuk dieksekusi setelah hak guna bangunannya tidak diperpanjang dan lahannya diminta kembali oleh negara.
Penulis: Rizal Amril Yahya
Editor: Ilham Choirul Anwar
