Menuju konten utama

Presiden Akan Panggil Kepala Daerah Bahas Anggaran

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan pengarahan, khususnya terkait anggaran kepada para kepala daerah hasil pilkada serentak 2015 kemarin.

Presiden Akan Panggil Kepala Daerah Bahas Anggaran
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla (kanan) dan Seskab Pramono Anung (tengah) sebelum memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/2). ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf.

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan pengarahan, khususnya terkait anggaran kepada para kepala daerah hasil pilkada serentak 2015 kemarin. Pemimpin daerah tersebut akan dipanggil ke Istana Negara pada Jumat (8/4/2016) mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/4/2016). Menurut Pramono, Presiden Jokowi memanggil kepala daerah baru dan akan memberi pengarahan agar apa yang menjadi kebijakan di pusat betul-betul bisa diturunkan sampai di daerah.

“Insya Allah nanti pada hari Jumat, presiden akan memberikan arahan kepada para kepala daerah yang baru terpilih, baik itu bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota,” kata pria yang akrab disapa Pram ini.

Pram menambahkan, Presiden Jokowi mau mengubah paradigma tentang anggaran karena tidak lagi sama dengan paradigma anggaran seperti yang sebelumnya. Pasalnya, lanjut politisi PDIP ini, pada paradigma anggaran sebelumnya, anggaran dibagi habis, maka saat ini diubah menjadi uang mengikuti program.

“Sekarang diubah oleh beliau menjadi uang itu mengikuti program. Apa yang menjadi prioritas daerah, dari pemerintah,” ujarnya.

Selain membahas persiapan pemanggilan kepala daerah baru, kata Pram, pertemuan Presiden Jokowi dengan sejumlah menteri pada Senin pagi juga membahas persiapan rapat kabinet paripurna pada Kamis (7/4/2016) mendatang.

Disebutkan, ada empat hal pokok yang akan dibahas dalam rapat kabinet paripurna, yaitu pembahasan RAPBNP 2016, kemudahan berusaha atau easy doing business, rencana kerja pemerintah jangka menengah dan panjang termasuk one map policy dan persoalan terkini.

“Presiden betul-betul ingin persoalan terkini yang ada dalam pemerintahan dapat segera teratasi,” kata dia.

Ia mengatakan, dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga memanggil Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk membahas penanganan sandera Menurut dia, Menlu akan diminta untuk melaporkan kepada presiden.

Sebelum kunjungan kerja ke Maluku, Papua Barat dan Maluku Utara, Presiden Jokowi pada Senin (4/4/2016) pagi memanggil sejumlah menteri. Selain Seskab Pramono Anung, tampak hadir di Istana Kepresidenan Jakarta, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Bambang Brodjonegoro dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. (ANT)

Baca juga artikel terkait PRAMONO ANUNG atau tulisan lainnya

Reporter: Abdul Aziz