tirto.id - Gemas dengan sikap pemerintah terkait Program Kartu Prakerja, sekelompok masyarakat dari beragam latar belakang akhirnya membuat sebuah website bertajuk mirip dengan program tersebut, Prakerja.org.
Inisiator Prakerja.org Brahmantya Sakti mengatakan program prakerja yang utamanya ditujukan bagi para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran itu terus menuai polemik sepanjang pelaksanaannya.
Salah satu hal yang paling banyak disorot adalah penunjukan mitra pelatihan Prakerja yang dinilai janggal karena tanpa melalui proses tender hingga materi pelatihannya yang dinilai terlalu sederhana.
Untuk itu, ia dan sejumlah rekannya membikin website ini dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa sangat banyak alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pelatihan secara gratis.
“Kami, sebagai masyarakat pembayar pajak, yang juga terkena dampak COVID19, berinisiatif untuk menggugah masyarakat luas salah satunya dengan membangun website dengan nama Prakerja.org. Website ini berisi materi pelatihan yang diambil dari berbagai sumber konten gratis serta dari kontribusi berbagai pihak yang berpartisipasi," sebut Bram, sapaan karib Brahmantya, dalam konferensi pers virtual peluncuran website tersebut pada Jumat (15/5/2020).
Prakerja.org menyediakan sekitar 168 konten yang dapat diakses gratis oleh siapapun. Setidaknya ada lima jenis bidang yang dapat diikuti, yakni Kelas Wirausaha dan Ide Bisnis, Kelas Pengembangan Diri Terbaik, Kelas Bisnis dan Keuangan Terbaik, Kelas Teknologi dan Software Terbaik dan Kelas Bisnis Digital.
Tidak ada cara khusus untuk dapat mengakses pelatihan tersebut lantaran, untuk sementara, semua konten yang disediakan Prakerja.org merupakan embedded content dari Youtube. Pengunjung bahkan tak perlu melakukan pendaftaran apapun.
Kendati mirip, inisiator Prakerja.org lainnya, Andri W. Kusuma enggan menyebut website mereka sebagai saingan program Prakerja milik pemerintah.
“Ini hanya bentuk kegundahan kami atas program yang menurut kami ada yang salah dalam pelaksanaannya. Padahal di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah seharusnya membantu mereka yang terdampak bukan malah membebani,” ujar Andi saat dihubungi Tirto.
Membebani yang dimaksud Andri adalah mengenai mekanisme pelaksanaan program prakerja yang justru menguntungkan perusahaan-perusahaan besar penyedia konten. Sementara video pelatihan yang diberikan dalam program itu belum tentu dibutuhkan masyarakat, terlebih di saat pandemi ketika orang-orang lebih banyak membutuhkan bantuan tunai.
Rawan Konflik Kepentingan hingga Korupsi
Program Prakerja memang sarat polemik. Bram menyayangkan anggaran Rp20 triliun yang disiapkan bagi 5,6 juta pengangguran harus disisihkan sebanyak Rp5,6 triliun untuk pelatihan online yang diselenggarakan oleh 8 lembaga penyedia Tokopedia, Skill Academy Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Sisnaker, dan Pijar Mahir] platform pelatihan dengan pagu Rp1 juta per orang.
"Kami meyakini kebijakan dan program ini sangat mendesak untuk dibatalkan," kata dia.
Sebagai gambaran, lanjut dia, pelatihan yang diselenggarakan Skill Academy dari Ruang Guru, berdasarkan laporan pelaksanaan fase 1 menguasai sekitar 62 persen transaksi pelatihan masyarakat penerima Bansos Prakerja.
Dengan asumsi kondisi yang sama, Ruang Guru diperkirakan mendapatkan penghasilan lebih dari Rp992 miliar dalam hitungan minggu, dari dana Rp1,6 triliun yang telah dicairkan.
Sehingga, apabila seluruh dana sebesar Rp5,6 tiliun tersebut diserap, Ruang Guru berpotensi mendapatkan transaksi Rp3,8 triliun.
Menurutnya, memberikan kesempatan bagi satu perusahaan mendapatkan transaksi hampir Rp4 triliun dalam hitungan minggu, di atas penderitaan masyarakat yang terdampak bencana sangatlah tidak patut, serta mengusik rasa kemanusiaan.
Ia melanjutkan, angka ini bahkan jauh lebih besar daripada kasus mega korupsi e-KTP yang menelan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun. Proses penunjukan ke delapan penyedia platform ini pun mendapat banyak sorotan.
"Mulai dari adanya conflict of interest Adamas Belva sebagai CEO Ruang Guru yang masih menjabat sebagai Staff Khusus Presiden, hingga proses pengadaan yang tidak wajar dan tidak mengikuti peraturan," sambung dia.
Dilihat dari timeline proses pengadaan dan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang dibuat dan disahkan dalam beberapa bulan terakhir, ia menilai, sudah sangat jelas begitu banyak kejanggalan dan pelanggaran hukumnya.
Indikasi kejanggalan dan pelanggaran hukum sudah sangat terlihat. Terkait materi pelatihan yang diselenggarakan, juga mendapat sorotan dari banyak pihak. Harga, kualitas dan keefektifannya dalam membantu masyarakat dalam kondisi bancana saat ini menimbulkan pertanyaan.
"Tidak ada standar kualitas dan harga yang transparan, yang manjamin materi pelatihan ini efektif dan mendesak dalam membantu masyarakat mengatasi dampak COVID19," tegas Brahmantya.
Andri sebenarnya tak terlalu memusingkan Program Kartu Prakerja yang dicetuskan pemerintahan Jokowi. Jika pelaksanaannya sesuai dengan Perpres 36 tahun 2020, kata dia, maka program akan menjadi sangat bagus. Sayangnya, dalam penerapannya justru ada kejanggalan.
“Yang diberi keuntungan seharusnya bukan platform penyedia, tapi lembaga pelatihannya. Jika mengacu pada Perpres maka yang memberikan pelatihan itu mereka yang punya sertifikasi dari lembaga pelatihan, bukan platform penyedianya,” jelas Andri.
Seharusnya, imbuh Andri, pemerintah pusat menggandeng Disnaker tiap daerah lantaran mereka yang memiliki data paling akurat mengenai jumlah warga yang terkena PHK dan mengenal karakter daerahnya yang bersangkutan sehingga program menjadi tepat sasaran.
“Tidak semua konten yang ada di program prakerja pemerintah itu sesuai dengan karakter tiap daerah,” tambahnya.
Bantah Tudingan Korupsi
Project Management Office (PMO) Kartu Prakerja.go.id angkat bicara atas munculnya platform prakerja.org yang mendaku dirinya sebagai kritik program pelatihan pekerja milik pemerintah.
PMO Prakerja membantah tudingan prakerja.org yang menilai mereka memperkaya pihak tertentu, memiliki konflik kepentingan sekaligus rawan korupsi.
“Kami sudah berkonsultasi dengan KPK, BPKP dan lembaga pengadaan semua menegaskan ini bantuan sosial langsung. pendidikan dan pelatihan,” ucap Direktur Komunikasi, Kemitraan, dan Pengembangan Ekosistem PMO atau Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji W. Ruky saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (15/5/2020).
Panji menyatakan lembaga seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi, bahkan Kementerian Keuangan sudah mengakui program ini. Mereka katanya sepakat program ini bantuan langsung sehingga masyarakat bisa mendapat insentif dan pelatihan.
Skemanya, kata Panji, memang tidak melalui tender atau lelang karena tidak ada pengadaan barang dan jasa. Pilihan atas pelatihan yang diinginkan kata Panji ada di kontrol konsumen atau peserta Prakerja. “Kalau dibilang korupsi itu bisa diskusi dengan saya kalau mau,” ucap Panji.
Panji bilang pelatihan berbayar ini juga tidak sepenuhnya salah. Ia mencontohkan selama ini berbagai kementerian lembaga sudah memiliki program pelatihan untuk masyarakat. Mekanismenya mereka menunjuk atau melelang pelatihan dengan skema pengadaan barang dan jasa.
Dalam hal ini, APBN memang disalurkan pada perusahaan atau lembaga pelatihan. Jika dibandingkan dengan Prakerja, menurutnya, pemerintah hanya menggunakan skema alternatif yaitu menyalurkan APBN langsung kepada masyarakat. Dari sana masyarakat yang bisa langsung memilih pelatihannya.
Penulis: Restu Diantina Putri
Editor: Restu Diantina Putri
