tirto.id - Gemas dengan sikap pemerintah terkait program Prakerja, sekelompok masyarakat dari beragam latar belakang akhirnya membuat sebuah website bertajuk mirip dengan program tersebut, Prakerja.org.
Inisiator Prakerja.org Brahmantya Sakti mengatakan program prakerja yang utamanya ditujukan bagi para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran itu terus menuai polemik sepanjang pelaksanaannya.
Salah satu hal yang paling banyak disorot adalah penunjukan mitra pelatihan Pra Kerja yang dinilai janggal karena tanpa melalui proses tender hingga materi pelatihannya yang dinilai terlalu sederhana.
Untuk itu, ia dan sejumlah rekannya membikin website ini dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa sangat banyak alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pelatihan secara gratis.
“Kami, sebagai masyarakat pembayar pajak, yang juga terkena dampak COVID19, berinisiatif untuk menggugah masyarakat luas salah satunya dengan membangun website dengan nama Prakerja.org.
Website ini berisi materi pelatihan yang diambil dari berbagai sumber konten gratis serta dari kontribusi berbagai pihak yang berpartisipasi," sebut Bram dalam konferensi pers virtual peluncuran website tersebut pada Jumat (15/5/2020).
Prakerja.org menyediakan sekitar 180 konten yang dapat diakses gratis oleh siapapun. Setidaknya ada lima jenis bidang yang dapat diikuti, yakni Kelas Wirausaha dan Ide Bisnis, Kelas Pengembangan Diri Terbaik, Kelas Bisnis dan Keuangan Terbaik, Kelas Teknologi dan Software Terbaik dan Kelas Bisnis Digital.
Inisiator Prakerja.org lainnya, Andri W. Kusuma enggan menyebut website mereka sebagai saingan program kerja milik pemerintah.
“Ini hanya bentuk kegundahan kami atas program yang menurut kami ada yang salah dalam pelaksanaannya. Padahal di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah seharusnya membantu mereka yang terdampak bukan malah membebani,” ujar Andi saat dihubungi Tirto.
Membebani yang dimaksud Andri adalah mengenai mekanisme pelaksanaan program prakerja yang justru menguntungkan perusahaan-perusahaan besar penyedia konten. Sementara video pelatihan yang diberikan dalam program itu belum tentu dibutuhkan masyarakat, terlebih di saat pandemi ketika orang-orang lebih banyak membutuhkan bantuan tunai.
Maka dari itu, imbuh Bram, sangat disayangkan anggaran Rp20 triliun yang disiapkan bagi 5,6 juta pengangguran harus disisihkan sebanyak Rp5,6 triliun untuk pelatihan online yang diselenggarakan oleh 8 lembaga penyedia platform pelatihan dengan pagu Rp1 juta per orang.
"Kami meyakini kebijakan dan program ini sangat mendesak untuk dibatalkan," kata dia.
Sebagai gambaran, lanjut dia, pelatihan yang diselenggarakan Skill Academy dari Ruang Guru, berdasarkan laporan pelaksanaan fase 1 menguasai sekitar 62 persen transaksi pelatihan masyarakat penerima Bansos Prakerja.
Dengan asumsi kondisi yang sama, Ruang Guru diperkirakan mendapatkan penghasilan lebih dari Rp992 miliar dalam hitungan minggu, dari dana Rp1,6 triliun yang telah dicairkan.
Sehingga, apabila seluruh dana sebesar Rp5,6 tiliun tersebut diserap, Ruang Guru berpotensi mendapatkan transaksi Rp3,8 triliun.
Indikasi kejanggalan dan pelanggaran hukum sudah sangat terlihat.
Terkait materi pelatihan yang diselenggarakan, juga mendapat sorotan dari banyak pihak. Harga, kualitas dan keefektifannya dalam membantu masyarakat dalam kondisi bancana saat ini menimbulkan pertanyaan.
"Tidak ada standar kualitas dan harga yang transparan, yang manjamin materi pelatihan ini efektif dan mendesak dalam membantu masyarakat mengatasi dampak COVID19," tegas Brahmantya.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Restu Diantina Putri
