Masuk tirto.id
tirto.id - Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan sekolah-sekolah mempelajari Bahasa Prancis. Instruksi tersebut, menurut Satriawan, membuat para guru dan siswa terkejut sekaligus heran.
"Tak ada angin atau hujan, tiba-tiba Pak Presiden memerintahkan sekolah di semua tingkatan mengajarkan bahasa Prancis kepada murid," kata Satriawan Salim dalam keterangan tertulis, Jumat (29/5/2026).
Satriawan menegaskan bahwa instruksi mengenai pembelajaran Bahasa Prancis tersebut adalah kebijakan yang tak jelas, terkesan terburu-buru, dan tanpa perencanaan matang. P2G juga menilai kebijakan tersebut belum menjadi kebutuhan prioritas, dan dirasa lebih kepada basa-basi diplomatik belaka.
Dia juga menyindir, dalam kunjungan bilateral berikutnya, Prabowo akan memerintahkan mempelajari bahasa di negara tersebut. Dia mengingatkan bahwa mencanangkan kebijakan publik harus dengan perencanaan yang matang sehingga tidak menimbulkan kesan bercanda di mata publik.
"Instruksi Presiden Prabowo setahun lalu agar sekolah mengajarkan bahasa Portugis kepada murid saja belum terwujud hingga hari ini, kini ditambah lagi bahasa Prancis," ujarnya.
P2G juga mengingatkan bahwa kurikulum Bahasa Prancis dan Portugis di sekolah tidak menjadi prioritas dalam RPJMN berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
"Pemerintah tidak bisa membuat kebijakan pendidikan yang melenceng dari RPJMN yang sudah ditetapkan," ungkapnya.
Penambahan mata pelajaran Bahasa Prancis di jenjang sekolah hanya akan menambah beban kurikulum bagi murid dan guru. Hal itu mengingat kondisi Indonesia yang masih mengalami kekurangan guru ASN di sekolah negeri sebanyak 374 ribu. Dengan memasukkan pelajaran Bahasa Portugis dan Prancis mulai dari jenjang SD, SMP, SMA/sederajat, maka kekurangan guru nasional akan bertambah.
"Dan kebutuhan 480 ribu guru tidak akan bisa terpenuhi oleh pemerintah, apalagi sudah 6 tahun pemerintah tak lagi merekrut guru PNS. Alhasil tak ada guru profesional yang akan mengajar pelajaran tersebut," jelas Satriawan.
Alih-alih menambahkan Bahasa Prancis dan Portugis untuk diwajibkan dalam kurikulum sekolah, P2G mendesak pemerintah untuk membenahi kemampuan dasar murid untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika sejak sekolah dasar.
Satriawan menyampaikan bahwa hasil Tes Kompetensi Akademik (TKA) menunjukkan hasil tes Bahasa Indonesia 60,14 untuk jenjang SD/ sederajat, dan 60, 83 untuk jenjang SMP/sederajat. Lalu nilai Matematika SD/sederajat sebesar 43,41 dan Matematika SMP/sederajat nilai reratanya 40,35 dari skala 0-100.
"Ketimbang memaksakan bahasa Prancis dan Portugis diajarkan di semua jenjang sekolah, justru lebih mendesak pemerintah membenahi buruknya kemampuan murid untuk matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia di sekolah," terangnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Siti Fatimah
