tirto.id - Bakal calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menekankan bahwa ia mendukung kebebasan berpendapat. Ia memastikan bahwa kebebasan berpendapat penting untuk mengontrol pemerintahan.
Hal itu disampaikan Prabowo menanggapi pertanyaan soal revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan isu pasal karet.
"Kebebasan berpendapat sangat penting untuk check and balance, untuk mengawasi pejabat, mengawasi penguasa," kata Prabowo di panggung 'Mata Najwa On Stage: 3 Bacapres Bicara Gagasan' yang digelar di Graha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (19/9/2023).
Prabowo mengaku khawatir dengan upaya penyalahgunaan media sosial sebagai tempat berekspresi. Prabowo ingin memberi perhatian pada ujaran yang mengarah hal negatif seperti hoaks dan ujaran kebencian.
"Intinya yang khawatir adalah nanti platform-platform itu (digunakan) untuk mengujar kebencian, untuk manas-manasin kebencian dan sering (dipenuhi) dengan kebohongan, hoaks dan sebagainya. Menurut saya ini rawan, itu harus diperhatikan," tutur Prabowo.
Mantan Pangkostrad menambahkan bahwa kebebasan berpendapat di era pemerintah Jokowi lebih baik. Dia memberikan nilai 8 untuk kebebasan berpendapat. Nilai itu lebih tinggi dibandingkan bacapres lainnya, Anies Baswedan memberi nilai 5-6 dan Ganjar Pranowo memberikan nilai 7,5
Soal pasal penghinaan presiden dan kekuasaan yang dinilai menjadi pasal karet, Prabowo mengaku sering difitnah, tetapi tidak merespon permasalahan itu. Ia memberi contoh, Presiden Jokowi sering mendapatkan ujaran kebencian, tetapi tak pernah memperkarakannya.
Selain itu, Mantan Danjen Kopassus itu menyampaikan 17 program prioritas yang akan dijalankan jika jadi Presiden. Program itu antara lain; upaya pemberantasan korupsi, pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak dan ibu hamil, keberlanjutan hilirisasi, hingga pelestarian budaya dan seni.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Reja Hidayat
