Menuju konten utama

Prabowo Heran: Ekonomi Tumbuh, Kelas Menengah Malah Turun

Presiden Prabowo Subianto pertanyakan sistem ekonomi nasional setelah temukan anomali: pertumbuhan ekonomi stabil 5%, namun angka kemiskinan malah naik.

Prabowo Heran: Ekonomi Tumbuh, Kelas Menengah Malah Turun
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026). DPR menggelar rapat paripurna dengan agenda antara lain penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal oleh Presiden Prabowo. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/app/kye

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto menyoroti adanya anomali dalam struktur ekonomi nasional. Ia heran pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tujuh tahun terakhir tergolong stabil di angka lima persen per tahun, namun data menunjukkan penurunan jumlah kelas menengah dan kenaikan angka kemiskinan.

"Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat?" ujar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Prabowo memaparkan, secara matematis, pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen setiap tahun selama tujuh tahun menghasilkan total pertumbuhan sebesar 35 persen.

Presiden merasa terpukul karena seharusnya peningkatan tersebut berkorelasi dengan naiknya kesejahteraan rakyat.

"Tujuh tahun kali lima persen, 35 persen ekonomi kita tumbuh. Harusnya kita tambah kaya 35 persen. Tapi apa yang terjadi? Rakyat kita yang miskin tambah. Dari 46,1 persen naik jadi 4,9 persen. Delapan persen naiknya," tegas Presiden.

Presiden pun mempertanyakan efektivitas sistem ekonomi yang dianut selama ini dibandingkan dengan negara-negara lain.

Ia menyoroti fenomena outflow of national wealth atau mengalirnya kekayaan negara ke luar negeri yang terus berlangsung selama puluhan tahun.

Prabowo memaparkan data selama 22 tahun, di mana dari keuntungan sebesar 436 miliar dolar AS, sebanyak 343 miliar dolar AS justru mengalir ke luar.

"Yang keluar adalah 343 miliar dolar. Ini angka-angka dari PDB. Berarti selama 22 tahun, kekayaan kita yang tinggal di Indonesia adalah 436 miliar dikurangi 343 miliar," jelasnya.

Selain itu, ia menyinggung praktik under invoicing oleh pengusaha yang merugikan negara.

Menurutnya, hal inilah yang memicu rendahnya pendapatan negara dan menghambat peningkatan kesejahteraan, termasuk kenaikan gaji bagi guru, ASN, dan aparat penegak hukum.

"Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under invoicing. Under Invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya," tegasnya.

Baca juga artikel terkait PERTUMBUHAN EKONOMI RI atau tulisan lainnya dari Mochammad Fajar Nur

tirto.id - Flash News
Reporter: Mochammad Fajar Nur
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Siti Fatimah