Prabowo Beri Arahan untuk Reformasi Pasar Modal

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan imbas penghentian sementara (trading halt) pasar saham selama dua hari berturut-turut pada Rabu dan Kamis (28-29/1/20205) lalu. Arahan ini disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2026).

Arahan ini dikeluarkan setelah Prabowo memonitor perkembangan pasar modal, akibat pembekuan proses review dan rebalancing saham-saham oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI), dan kemudian diikuti oleh penurunan rating pasar modal nasional oleh bank investasi Goldman Sachs dan UBS.

“Hari ini, tentu kami memonitor atas arahan Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden sudah memonitor perkembangan pasar modal akibat daripada regulasi atau apa yang dilakukan oleh MSCI dan/atau oleh [lembaga] rating yang lain, seperti UBS dan Goldman Sachs,” ujar Airlangga.

Arahan yang diberikan Prabowo antara lain berupa percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bisa langsung dilakukan pada tahun ini. Percepatan demutualisasi bursa diharapkan dapat mengurangi benturan kepentingan di antara para pengurus dengan anggota bursa.

“Dan juga untuk mencegah praktik pasar yang tidak sehat,” tambah Airlangga.

Melalui demutualisasi ini, Bursa juga akan semakin terbuka dengan investasi, baik dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) maupun perusahaan swasta lainnya. Pasalnya, melalui aturan ini, saham BEI bisa dimiliki publik karena nantinya bursa akan berstatus sebagai perusahaan terbuka.

Sementara itu, untuk menjaga tata kelola yang baik, pemerintah akan menjamin perlindungan seluruh investor dengan menjaga tata kelola dan keterbukaan informasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI. Dalam hal ini, aturan terkait free float akan ditingkatkan dari sebelumnya 7,5 persen menjadi 15 persen mulai Maret 2026.

Melalui aturan free float ini, bursa saham Indonesia akan setara dengan sejumlah bursa saham dunia. Namun, Airlangga mengakui free float yang diterapkan Indonesia masih lebih rendah ketimbang Malaysia, Hong Kong, dan Jepang yang sebesar 25 persen.

Meski begitu, free float Indonesia masih lebih tinggi daripada Singapura, Filipina, dan bahkan Inggris yang sebesar 10 persen.

“Kemudian, perdagangan juga, dengan adanya demutualisasi dan free float lebih tinggi, akan lebih stabil dan mengikuti standar internasional,” tambah Airlangga.

Langkah berikutnya, untuk mereformasi pasar modal Indonesia, pemerintah akan menaikkan ketentuan batas investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal, dari yang sebelumnya 8 persen menjadi 20 persen.

“Kita sudah semakin mendekati kepada permintaan standar internasional dan Indonesia komitmen untuk mengadopsi standar-standar tersebut. Agar tentunya kita bisa mempertahankan standar emerging market dan tentunya kita berharap pasar modal kita lebih kuat, lebih adil, lebih kompetitif, lebih transparan karena ini merupakan signal, sekali lagi saya katakan signal, kepada global market,” tegas Airlangga.