tirto.id - Sejumlah tokoh dari kalangan politikus yang terlibat dalam pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 mendapat 'hadiah' berupa jabatan empuk dari Menteri BUMN, Erick Thohir. Nama-nama seperti Fuad Bawazier, Grace Natalie, Simon Aloysius Mantiri, dan Siti Nurizka yang notabene berada di barisan 02, kini menghiasi wajah BUMN dan menempati posisi strategis sebagai komisaris.
Erick Thohir menunjuk Fuad Bawazier sebagai Komisaris Utama Holding PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023, Senin (10/6/2024). Fuad sebelumnya merupakan Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.
Tidak sendiri, Fuad Bawazier diangkat bersama dengan Grace Natalie sebagai komisaris. Grace Natalie merupakan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI dalam Pilpres 2024 adalah pendukung Prabowo-Gibran.
Erick Thohir juga menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri), Condro Kirono, sebagai Komisaris Independen Pertamina.
Simon dan Condro diketahui memiliki peran penting dalam kampanye pemenangan Prabowo Subianto-Gibran di Pilpres 2024. Simon merupakan Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, sementara Condro Kirono adalah Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran.
Simon juga berposisi sebagai Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo Subianto.
Sementara, Siti Nurizka Puteri Jaya, ditunjuk jadi Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Senin (10/6/2024). Siti merupakan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra. Di DPP Partai Gerindra, Siti Nurizka pernah menjabat Kepala Hukum Administrasi dan Kepala Pemberdayaan Wanita pada 2015-2020.
Jabatan komisaris ini terbilang penting dalam sebuah perusahaan. Karena posisinya akan mengawasi para petinggi korporasi dengan baik dan benar. Tapi, masuknya sejumlah nama-nama orang dekat Prabowo tentu menimbulkan berbagai spekulasi. Sehingga posisi ini hanya menjadi keranjang bagi para tokoh atau politisi yang dianggap berjasa, termasuk dalam pemenangan Prabowo-Gibran.
“Secara politis mungkin ini strategi ET [Erick Thohir] agar kembali masuk dalam kabinet Prabowo. ET kita tahu belakangan deklarasi mendukung setelah kekecewaannya tidak jadi wapres mendampingi [Prabowo],” ujar Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute, Achmad Yunus, kepada Tirto, Rabu (12/6/2024).
Terlepas dalam perspektif politik, Yunus sangat menyayangkan ketika komisaris-komisaris ini diisi oleh orang-orang partai. Sebab, kata dia, itu akan mempertontonkan pada publik bagaimana politisasi BUMN itu nyata, yakni pengangkatan komisaris dari partai secara bersamaan.
“Kalau bahasa alm Sugiharto (mantan Menteri BUMN) orang titipan/politik itu ibaratnya cacat lahir,” ujar dia.
Karena menurutnya, sebagus apa pun kompetensinya kalau masuk lewat jalur politik tidak akan bisa melepaskan kepentingan politik di balik kerja-kerjanya di BUMN. Apalagi di era Erick Thohir, menurut Yunus, kinerja pengawasan BUMN masih sangat lemah.
“Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kasus hukum di BUMN yang kemudian dikapitalisasi seolah-olah ET bersih-bersih, padahal itu menunjukkan kinerja pengawasan dari Dewan Komisaris dan Kementerian BUMN yang sangat lemah,” pungkas dia.
Bagi-Bagi Kue dan Imbal Jasa
Sementara itu, Analis politik dari Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo, menilai masuknya orang-orang Prabowo di komisaris BUMN sebagai bentuk bagi-bagi kue kekuasaan. Namun, seyogyanya itu dilakukan seharusnya setelah Prabowo dilantik pada Oktober mendatang.
“Jadi menurut saya bentuk bagi-bagi kue ini sangat wajar terjadi. Tetapi yang jadi aneh kenapa ini sebelum dilantik bagi-bagi kue duluan. Itu pertama,” ujar Kunto kepada reporter Tirto, Rabu (12/6/2024).
Kedua, kata Kunto, tidak ada penjelasan atau transparansi kenapa orang-orang tersebut ditempatkan di komisaris BUMN. Sehingga bagi-bagi kue ini pun tidak mewajarkan dan sangat keterlaluan tanpa ada track record baik dari orang-orang tersebut.
“Tiba-tiba menempatkan orang sebagai komisaris di BUMN ya, walaupun itu hak prerogratif. Tapi ini bukan negara nenek moyang, ini tetap negara kita bersama, harus ada akuntabilitas itu kepada masyarakat,” ujar dia.
Analis politik dari Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, menambahkan situasi ini merupakan kelanjutan reputasi Presiden Joko Widodo sejak 2014, di mana peluang kekuasaan diberikan sebagai imbal jasa pemenangan di pilpres. Sedangkan jika membaca kondisi saat ini, Prabowo akan mereplikasi keputusan Jokowi itu.
“Dan menunjuk relawan politik ini besar kemungkinan atas dasar pengembalian jasa karena telah memenangkan Gibran sebagai pasangan Prabowo, sehingga Jokowi benar-benar ikut andil secara kasar dalam bagi-bagi kekuasaan yang berorientasi pada kepentingan kelompoknya,” ujar dia kepada Tirto.
Dedi mengatakan, satu sisi ini menjadi kondisi buruk negara kita, di mana kekuasaan dibagi-bagi seperti hanya milik keluarga besar Jokowi dan lingkarannya. Kondisi ini juga memprihatinkan dan tentu akan berdampak pada kondisi ekonomi negara.
“Kita sudah kesulitan keluar dari zona korupsi, ditambah masuk ke zona kolusi dan nepotisme yang sangat parah,” pungkas dia.
Di luar dari unsur kepentingan politik, Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengatakan secara regulasi masuknya orang-orang partai menjadi komisaris tentu menabrak aturan. Sesuai Peraturan Menteri BUMN, komisaris merangkap pengurus partai politik tidak diperbolehkan.
“Itu ada di Peraturan Menteri BUMN Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi BUMN,” ujar dia kepada Tirto, Rabu (12/6/2024).
Selain itu, Herry juga menyoroti posisi Siti Nurizka yang merupakan anggota DPR. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 236 anggota DPR dilarang merangkap jabatan sebagai: pejabat negara lainnya; hakim pada badan peradilan; atau pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
“Ini juga bisa masuk unsur ketidakpatutan anggota DPR jadi komisaris anak usaha BUMN,” ujar dia.
Respons Gerindra & Kementerian BUMN
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, meluruskan, pertama bahwa Siti Nurizka sudah mundur dari DPR sebelum penunjukan sebagai Komisaris Utama Pusri. Sehingga penempatan posisinya tidak menabrak aturan undang-undang.
“Yang jelas kalau soal kemampuan, tentu Siti Rizka tidak perlu diragukan. Beliau magister ilmu hukum yang punya pengalaman sebagai tim legal perusahan-perusahaan besar sebelum jadi anggota DPR,” ujar dia kepada Tirto, Rabu (12/6/2024).
Kemudian soal bagi-bagi jabatan, kata Habiburokhman, justru terbantahkan. Ini karena justru sebenarnya Prabowo belum dilantik jadi presiden dan Erick Thohir juga bukan kader Partai Gerindra.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, juga membantah masuknya orang-orang Prabowo di komisaris BUMN sebagai bentuk bagi-bagi jabatan. Karena menurutnya, komisaris di BUMN itu ada beberapa dan direksinya juga terdiri dari beberapa orang bukan berasal dari Gerindra semua.
“Jadi kalau dibilang bagi-bagi jabatan, ya tentunya itu kan yang ada dibagi-bagi, kan gitu? Ini kan dimasukkan satu untuk kemudian ikut bersama-sama bagaimana membesarkan BUMN yang ada, dengan kapasitas dan keilmuan yang dimiliki oleh calon yang dimasukkan,” ujar dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Terlebih, kata Dasco, jika dilihat dari latar belakang keterlibatan orang-orang dekat Prabowo yang masuk sebagai komisaris di BUMN seluruhnya mumpuni. Ini sesuai dengan kapasitas keilmuannya mereka.
“Cek aja itu nantikan bisa dilihat keilmuannya,” tutup dia.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menegaskan, penunjukan komisaris di BUMN dari orang-orang Prabowo tidak ada urusannya dengan langkah politik Erick Thohir ke depan. Arya klaim, penempatan posisi komisaris karena memang berdasarkan dengan kebutuhan BUMN.
“Yang pasti kita mengangkat komisaris itu yang kompeten, dan prosesnya sudah ada. Pasti ada prosesnya, fit and proper test, semua ada prosesnya, dicarikan sesuai dengan kebutuhannya. Latar belakangnya, berbagai latar belakang kita ambil, itu yang kita ambil. Jadi semuanya pasti oke lah,” ujar Arya saat ditemui di Kementerian BUMN, Rabu (12/6/2024).
Terkait dengan unsur politik, Arya mengakui bahwa memang BUMN sendiri tidak lepas dari urusan politik. Karena kebijakan dan keputusan-keputusan besar di BUMN itu harus disetujui DPR. Baik merger, holding, IPO, pembubaran BUMN, dan soal PMN, semua harus persetujuan DPR.
“Jadi banyak kebijakan di BUMN itu berhubungan sama politik, berbeda dengan swasta. Maka tidak boleh kita munafik dan tidak boleh kita menafikkan kalau unsur politik tidak masuk dalam BUMN, selama keputusan-keputusan vital mengenai BUMN tetap berkaitan dengan politik di DPR,” jelas dia.
Toh selama ini, kata Arya, keberadaan BUMN semuanya pasti ada politiknya. Mulai dari zaman Gus Dur, SBY, Megawati, hingga Jokowi pun tetap ada unsur politiknya.
“Jadi enggak usah dipertentangkan lalu kita jadi ‘wah gak boleh.’ Hei, jangan lupa, banyak keputusan kebijakan di BUMN itu tergantung pada DPR. Jadi jangan samakan dengan swasta, jangan samakan,” pungkas dia.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
