Prabowo Akan Bentuk Badan Pengadaan Pemerintah

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto berencana meningkatkan status kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa agar lebih efisien.

“Karena itu, saya melaporkan di sini. Pemerintah akan segera mengonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kami akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah dan untuk itu kami mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo menjelaskan konsolidasi pengadaan barang dan jasa diperlukan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak membeli barang yang sama secara terpisah tanpa koordinasi. Menurut dia, pemerintah pusat maupun daerah pada dasarnya merupakan bagian dari pemerintah Republik Indonesia.

“Kita harus buktikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara, padahal kita semua adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia,” ujar Prabowo.

“Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten/kota, adalah pemerintah Republik Indonesia,” lanjutnya.

Prabowo menyebut data LKPP menunjukkan konsolidasi pengadaan pemerintah daerah telah menghasilkan efisiensi sebesar 20,86 persen pada 2025. Angka efisiensi tersebut diperkirakan meningkat menjadi 25,43 persen pada 2026.

Menurut Prabowo, jika konsolidasi pengadaan, penggunaan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik diterapkan secara luas dan disiplin, pemerintah berpotensi menghemat hingga 30 persen dari belanja pengadaan.

“Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi penggunaan katalog elektronik perencanaan berbasis data serta praktik pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30 persen dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun,” katanya.

Dengan asumsi tersebut, Prabowo memperkirakan efisiensi anggaran dapat mencapai Rp360 triliun dalam satu tahun.

“Artinya efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun,” ujar Prabowo.

Dia menilai penghematan tersebut bukan angka kecil. Prabowo menyebut Rp360 triliun setara sekitar US$20 miliar dan dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.

“Kita bisa bayangkan US$20 miliar ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun dan ini adalah di tangan kita, Saudara-Saudara,” katanya.

Prabowo kemudian memberikan contoh efisiensi melalui pengadaan layar pintar interaktif atau interactive flat panel (IFP) yang sebelumnya dibeli pemerintah daerah secara terpisah.

Menurut dia, perangkat tersebut sebelumnya dibeli dengan harga sekitar Rp150 juta per unit. Setelah proses pembelian dikonsultasikan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), pemerintah dapat memperoleh harga jauh lebih rendah.

“Sebagai contoh tahun lalu layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit setelah pembelinya kita konsultasikan di Kementerian Dikdasmen kita dapat membeli dengan harga Rp26 juta per unit,” kata Prabowo.

Dia menyebut penurunan harga tersebut menghasilkan penghematan hampir enam kali lipat.

“Ini penghematan hampir 6 kali. Enam kali penghematan ini real Rp150 juta kita beli dengan harga Rp26 juta, termasuk ongkos kirim dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal,” ujarnya.

Prabowo mengatakan pemerintah akan menggunakan pendekatan serupa untuk pengadaan barang dan jasa lainnya yang memiliki kebutuhan serupa di berbagai daerah.

Pembentukan Badan Pengadaan Pemerintah tersebut, kata Prabowo, membutuhkan dukungan DPR RI. Pemerintah berharap penguatan kelembagaan pengadaan dapat mendorong konsolidasi belanja sekaligus menghasilkan efisiensi anggaran negara.